Pilkada Serentak di Tengah Ancaman Pandemi Covid-19

Salah satu indikator perwujudan demokrasi adalah terselenggaranya pemiliham umum, pilkada yang berkualitas dan berkeadaban.

Menurut Prof. Armin Arsyad yang menyetir pendapat Samuel P. Huntington bahwa demokrasi dalam sebuah sistem politik disebut demokrasi bila para pembuat kebijakan dalam sistem politik itu dipilih melalui pemilu yang adil dan jujur, berkala dan dalam sistem politik para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara.

Menurut Karim Suryadi, meski pilkada adalah wujud demokrasi namun sangat disayangkan karena dalam pelaksanaannya seringkali menafikan kesetaraan.

Oleh sebab itu beliau menyarankan agar pilkada bisa dilaksanakan dengan berkualitas dan berkeadaban.

Menurutnya, ini bisa dilakukan melalui pilkada 'inklusivitas' bahwa pilkada untuk semua, bukan ekslusifisme demokrasi yang selama ini diterapkan.

• Sulsel Optimis Bisa New Normal Life

Selama ini petahana, swasta atau pengusaha mendominasi pencalonan dan kurang memberi kesempatan kepada mereka yang justru mayoritas seperti perempuan atau minoritas seperti kaum disabilitas.

Beliau mencotohkan bahwa Pilkada tahun 2017 , sebanyak 50% dari total 310 calon kepala daaerah lahir dan didominasi oleh pengusaha atau swasta.

Selebihnya petahana, PNS, anggota DPRD/DPRD, BUMN /BUMND anggota TNI/Polri.

Demikian juga pada pilkada 2018 kandidat yang berlatar swasta dan pengusaha masih mendominasi 44, 89% dibanding dengan profesi lainnya.

Pilkada berkeadaban menurutnya bisa mendongkrak inklusivitas yang jaminan tumbuhnya kesetaraan. Menurutnya jika alternation of power tak terjadi lenyaplah berkah pilkada tersebut.

Lanjut atau ditunda
Keempat pembicara tidak menemukan titik terang apakah pilkada serentak lanjut atau harus ditunda.

Nyaris keempatnya berada digaris yang bijak bahwa dilanjutkan atau ditunda masing-masing memilki kekurangan dan risiko.

• Pavel Purishkin, Pencetak Gol Pisang Ijo yang Didepak PSM Makassar

Prof Hasnawi misalnya mengatakan bahwa kalau harus dilanjutkan akan mengancam gradasi (kualitas) penyelenggaraan pilkada.

Para pihak penyelenggara akan berada pada keadaan under pressure yang membuat mereka khawatir takut dan was-was sehingga tidak akan optimal hasil kerja mereka.

Beberapa tahapan tidak akan berjalan secara optimal di tengah pandemi covid 19. Tetapi menurutnya kalau toh terpaksa dilaksanakan maka solusinya adalah melakukan Revisi UU secara terbatas.