LENGKAP! Aturan New Normal untuk Perkantoran, Jarak Antar Pegawai hingga soal Shift Malam
Pemerintah mengeluarkan panduan bagi dunia usaha untuk memasuki masa new normal setelah berakhirnya pembatasan sosial berskala besar ( PSBB) nantinya.
Penulis: Nur Fajriani R | Editor: Anita Kusuma Wardana
lihat foto
TRIBUNTIMURWIKI.COM - Berbagai aturan ini dihimbau untuk dilakukan bila kembali ke perkantoran nanti.
Aturan atau protokol New Normal di perkantoran, beragam peraturan dihimbau untuk dilakukan, apa saja?
Pemerintah mengeluarkan panduan bagi dunia usaha untuk memasuki masa new normal setelah berakhirnya pembatasan sosial berskala besar ( PSBB) nantinya.
Seperti di Jabodetabek, hanya perusahaan di 11 sektor usaha yang boleh beroperasi selama masa PSBB.
Namun, menurut pemerintah, dunia kerja tidak mungkin selamanya dilakukan pembatasan, roda perekonomian harus tetap berjalan.
“Untuk itu, pasca-pemberlakuan PSBB dengan kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, perlu dilakukan upaya mitigasi dan kesiapan tempat kerja seoptimal mungkin sehingga dapat beradaptasi melalui perubahan pola hidup pada situasi Covid-19 atau new normal,” ujar Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto, seperti dikutip situs Kemenkes.
Menkes menekankan, dunia usaha memiliki kontribusi besar dalam memutus mata rantai penularan karena besarnya jumlah populasi pekerja dan mobilitas, serta interaksi.
Untuk itu, perlu ada upaya pencegahan penularan Covid-19 di dunia usaha.
Menkes kemudian menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.
Panduan pencegahan penularan Covid-19 secara rinci yaitu:
A. Selama PSBB bagi tempat kerja
a. Kebijakan Manajemen dalam Pencegahan Penularan Covid-19
1) Pihak manajemen agar senantiasa memantau dan memperbarui perkembangan informasi tentang Covid-19 di wilayahnya. (Secara berkala dapat diakses di http://infeksiemerging.kemkes.go.id. dan kebijakan Pemerintah Daerah setempat).
2) Pembentukan Tim Penanganan Covid-19 di tempat kerja yang terdiri dari pimpinan, bagian kepegawaian, bagian K3 dan petugas kesehatan yang diperkuat dengan surat keputusan dari pimpinan tempat kerja.
3) Pimpinan atau pemberi kerja memberikan kebijakan dan prosedur untuk pekerja melaporkan setiap ada kasus dicurigai Covid-19 (gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak napas) untuk dilakukan pemantauan oleh petugas kesehatan.
