Kota Cerdas vs Corona, Keamanan Warga?

Oleh: Dr. Andi Surahman Batara, SKM., M.Kes
Ketua Prodi Kesehatan Masyarakat FKM UMI - Koordinator Advokasi dan Politik Perhimpunan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia (Persakmi)

Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap kedua di Kota Makassar telah berakhir. Sebelumnya, saya sudah berpendapat bahwa PSBB di Kota Makassar jauh dari kata berhasil.

Bagaimana keamanan publik (public safety) dalam situasi pandemi Covid 19? Menjamin keamanan publik adalah jawaban menyambut era normal baru (new normal).

Kita tidak mungkin berdamai dengan Covid-19. Namun kita ‘dipaksa’ untuk hidup berdampingan hingga waktu yang belum bisa dipastikan.

Tanpa obat dan vaksin maka hidup berdampingan dan tetap dalam ancaman covid-19 itulah realitas masa depan umat manusia.

• TRIBUN WIKI: Profil dan Sejarah Desa Kalotok Kabupaten Luwu Utara

• Mengelola Pandemi Covid-19

Keamanan publik merupakan fungsi pemerintah dalam menjamin perlindungan terhadap warganya.

Mencegah penyebaran covid-19 adalah bagian dari upaya melindungi warga.

Kalau bicara tentang fungsi pemerintah. Maka yang bertanggungjawab menjamin perlindungan warga adalah para pemimpin pemerintahan di semua tingkatan.

Jikalau pemerintah tidak mampu melindungi warga maka akan berdampak pada lahirnya ‘krisis kepercayaan’ pada pemerintah.

Krisis kepercayaan pada pemerintah bisa menjadi pemicu krisis keamanan dan krisis politik?

Ingat. Warga setiap saat memantau apa yang dilakukan pemerintahnya. Sangat mudah bahkan.

Salah satunya menelusuri jejak digital. Saya kira, kita bisa sepakat bahwa banyak jejak digital yang menunjukkan sikap ‘blunder’ dari pemerintah dalam menangangi Covid-19.

Ini yang saya katakan pemerintah membuat bingung warganya.

Contoh, pernyataan seorang gubernur bertolak belakang dengan pernyataan penjabat wali kota. Aneh bin ajaib. Apa tidak pernah koordinasi?

Membincangkan keamanan publik. Saya jadi ingat smart city.