PSBB Tak Diperpanjang, Ini Saran Ahli Epidemiologi Unhas untuk Pemkot Makassar

Gagal Tekan Covid-19

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap II di Makassar berakhir hari ini, Jumat (22/5/2020).

Belum ada keputusan resmi dari Pemerintah kota Makassar mengenai status PSBB, dihentikan atau dilanjutkan pada tahap III.

Berdasarkan pengamatan ahli Epidemiologi Universitas Hasanuddin, Prof Ridwan Amiruddin, pelaksanaan PSBB di Makassar yang sudah berlangsung selama sebulan atau dua tahap tak memberikan dampak signifikan dalam menekan laju Covid-19.

“PSBB di kota Makassar baik tahap I dan II belum memberikan hasil optimal dalam menekan laju Covid-19, faktor pertama kebijakan yang dikeluarkan pemerintah silih berganti tidak ada koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kota maka terjadi disharmonisasi kebijakan,” terangnya saat dihubungi via telepon, Jumat (22/5/2020).

Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Daerah Sulawesi Selatan periode 2017-2020 ini menambahkan menerangkan bahwa bentuk disharmonisasi kebijakan ini tergambar dalam beberapa bentuk kebijakan Pemerintah yang tidak sinkron.

Semisal Pemerintah Pusat yang mengeluarkan kebijakan pengoprasian kembali transportasi umum semisal pesawat serta kebijakan membuka tempat-tempat umum seperti mall hingga kebijakan salat idul fitri yang terus berubah-ubah.

“Dari Pusat kebijakan berbeda dan Provinsi juga merespon berbeda begitupun kota, yang korban sebenarnya kan masyarakat akar rumput yang bingung atas kebijakan-kebijakan ini,” paparnya.

Kasus Menanjak

Prof Ridwan meyakini bahwa upaya menekan laju Covid-19 dengan PSBB hingga dua tahap di Makassar belum menunjukan tanda-tanda penurunan curva kasus.

Bahkan ia menggambarkan saat ini reproduksi penularan kasus di Makassar lebih tinggi dari Jakarta.

“Dengan selesainya episode jilid II otomatis tidak memberikan daya tekan kurva pandemi, angka reproduksi kasus 2,56 itu artinya setiap 1 kasus bisa menularkan 2-3 orang dibanding DKI (Jakarta) angka reprosuksinya di bawah 1 melandai kurvanya,” paparnya.

Dengan data tersebut keputusan Pemkot Makassar yang mengisyaratkan akan mengakhiri PSBB diprediksi bakal membuat kurva kasus di Makassar makin menanjak.

Terlebih lantaran jelang lebaran sejumlah tempat umum seperti Mall atau pusat perbelanjaan dan sarana transportasi kembali beroperasi.

“Terlebih jelang lebaran karena dibuka tempat-tempat umum diprediksi menanjak, sementara prediksi awal kami puncaknya ini setelah lebaran sampai juni,” tutupnya.