PSBB Tak Diperpanjang, Ini Saran Ahli Epidemiologi Unhas untuk Pemkot Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah kota Makassar memutuskan tak lagi memperpanjang pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memutus penyeberan Covid-19.

Secara resmi PSBB yang sudah berlangsung selama dua jilid atau selama sebulan terakhir ini berakhir, Jumat (22/5/2020).

Keputusan ini menimbulkan sebuah polemic bahkan ahli Epidemiologi Universitas Hasanuddin, Prof Ridwan Amiruddin, mempertanyakan landasan kebijakan tersebut.

“Pemkot kita sudah menerbitkan perwali bagaimana intinya hidup normal baru ini harus lebih disosialisikan, sementara pemberlakukan kehidupan normal ini belum bisa dilakasanakan karena situasi pengendalian covid-19 belum terlihat, bahkan prediksi pertama puncaknya ini setelah lebaran sampai Juni,” ucapnya saat dihubungi via telepon, Jumat (22/5/2020).

Walau begitu bagi Prof Ridwan, PSBB hanya merupakan instrument kebijakan.

Dirinya menilai penghentian PSBB mungkin berkaitan dengan kemampuan Pemkot dalam hal anggaran.

Tetapi setelah tak lagi diberlakukan PSBB ia berharap secara prinsip melalui Perawali yang baru tetap mematuhi protocol kesehatan.

Prof Ridwan pun menyarakan masyarakat untuk tetap percaya kepada Pemerintah.

Sedangkan untuk pemerintah ia berharap tetap menjaga kepercayaan masyarakat yang diamanahkan, koordinasi ditingkatan vertical dan horizontan supaya satu bahasa.

“Intinya aada ada tiga jenis intervensi yang isa mengendalikan kurva, pertama menghentikan sumber penularan inikan ada di rumah sakit maksudnya pasien yang ditangani dengan APD yang memadai, semua yang bekerja di rumah sakit potensi yang harus dilindungi,” ucapnya

Kedua yakni intervensi pembatasan transportasi, ini yang berat sekarang, dimana orang berkeliaran di situ ada virus.

“Terkhir Menghentikan kasus baru, bagaimana caranya, dengan personal highking, inikan mudah hancur ini virus senjatanya mudah saja dengan cuci tangan,” tambahnya.

Perbaiki Komunikasi Publik

Prof Ridwan juga mengkritisi terkait pola komunikasi yang ditunjukan oleh Pj Wali kota Makassar, Yusran Jusuf, terkait penanganan Covid-19.
Beberapa waktu lalu setelah resmi menjabat Pj Wali kota, ia mengisyaratkan akan menghentikan PSBB.

“Dalam komunikasi publik, pejabat harus berhati-hati, banyak yang mau PSBB tapi tidak bisa sementara Makassar. Itu pernyataan PJ walikota melemahkan kebijakan, jadi menimbulkan keraguan dari masyarakat akhirnya tidak percaya dan tidak peduli, makanya pejabat jangan sembarang mengeluarkan pernyataan,” tutupnya.