Babak Baru Bantuan Covid-19 di Dinsos Bulukumba, Polisi Temukan Indikasi Korupsi

TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bulukumba, Syarifuddin telah dipanggil oleh Unit Tipikor Polres Bulukumba untuk memberikan klarifikasi.

Pasalnya, penggunaan anggaran bantuan sosial (Bansos) senilai Rp 1,9 miliar untuk warga terdampak Covid-19, menjadi riak di masyarakat.

Hal tersebut setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba, melakukan kunjungan di kantor Dinsos.

Ketua Komisi D DPRD Bulukumba Muhammad Bakti, menilai ada kejanggalan dalam proses pendistribusian bantuan itu.

Pasalnya, bantuan yang diketahui DPRD adalah beras sebanyak 15 kilogram, namun ternyata berubah menjadi gula sebanyak 2 liter.

Kejadian itu sontak menjadi perhatian polisi. Dan benar saja, ada indikasi dugaan korupsi dalam penyaluran bantuan itu.

Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Bulukumba AKBP Gany Alamsyah Hatta.

Mantan kapolres Takalar itu menjelaskan, bahwa diduga telah terjadi mark up anggaran pada pengadaan bahan pokok yang dibagikan ke masyarakat.

Dari anggaran Rp 1,9 miliar yang bersumber dari APBD Bulukumba untuk bantuan sosial penanganan Covid-19, polisi menemukan kerugian negara kurang lebih Rp 400 juta.

”Ada niatan orang-orang dalam pelaksanaan kegiatan di Dinsos Bulukumba ini yang memanfaatkan hal tersebut, sehingga negara berpotensi mengalami kerugian Rp 400 juta lebih dari anggaran sebesar Rp 1,9 Miliar,” tuturnya.

Namun, angka kerugian negara yang ditemukan polisi tersebut belum bersifat pasti.

Olehnya, pihaknya bakal melibatkan saksi ahli dari Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Makassar.

Pemeriksaan mendalam dalam kasus ini, kata Gany berawal dari kecurigaan pihaknya dalam pengadaan barang dan jasa bantuan ini.

Dalam batuan sembako tersebut, lanjut Gany yang didampingi Kasat Reskrim Polres Bulukumba AKP Bery Juana Putra, menyebutkan, ada item tertentu yang berpotensi merugikan negara.

”Contohnya, mie intan per bungkusnya Rp 3.000, jadi kalau isi 10 jadi Rp 30 ribu, padahal jika beli satu box hanya Rp 1.800 per bungkus. Nah kenapa tidak beli satu box, kenapa beli satu biji,” tuturnya.

Ternyata setelah ditelisik oleh kepolisian, kata Gany ada perjanjian antara penyedia dan pembeli.

”Ini niat jahat dari oknum tersebut, sehingga kita melakukan penyelidikan lebih mendalam," ujarnya.

Inspektur Pengawas Daerah (Irwasda) Polda Sulawesi Selatan (Sulsel), kata Gany, telah memberi atensi.

Pasalnya sangat disayangkan ditengah pandemi ini masih ada saja oknum yang coba-coba bermain.

Sebelumnya, Kepala Dinsos Bulukumba, Syarifuddin membeberkan, jika jumlah beras yang diterima oleh warga tetap ada, hanya saja sebanyak 3 kilogram bukan 15 kilogram.

Pada perencanaan awal, pihaknya kata Syarifuddin, memang mengusulkan anggaran beras tersebut sebanyak 15 kilogram untuk 5.000 KK.

Namun akhirnya dibatalkan karena adanya bantuan dari stok cadangan beras dari Bulog sebanyak 30 ton dan 9 ton dari Dinas Ketahanan Pangan.

“Jadi dalam refocusing anggaran beras itu tidak jadi kita anggarkan, namun mengganti menjadi gula pasir 2 kg,” jelasnya.

Setelah itu, lanjut dia, jumlah penerima bantuan bahan pokok ditambah dari 5.000 menjadi 6.500 KK.

Setiap KK menerima beras 3 kg, gula pasir 2 kg, telur 2 rak, Indomie 40 bungkus, dan minyak kelapa 2 liter.(*)

Laporan Wartawan Tribun Timur, @arisandifirki

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp

Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

(*)