OPINI
Menyoal PSBB di Kota Makassar
Ketidakpatuhan masyarakat ini menurut saya disebabkan oleh pesan kebijakan PSBB tidak jelas dari pemerintah.
Saya secara pribadi dari awal sudah menyampaikan bahwa mengadang covid 19 ini harus dimulai dari desa/kelurahan.
Ini harus diterjemahkan secara teknis. Selama ini kita hanya bicara zona merah saja.
Harusnya dibalik, bagaimana caranya kita bisa zona hijau. Zona hijau ‘bebas’ covid-19 harus dimulai dari desa/kelurahan.
Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kepada bapak Penjabat Wali Kota Makassar Prof Yusran Jusuf yang baru dilantik.
• Unhas Ciptakan Ventilator, Lebih Murah dari Harga Pabrikan
Penjabat Wali Kota Makassar sebaiknya memberi apresiasi dalam bentuk penghargaan kepada pihak-pihak yang patuh terhadap pemberlakuan PSBB.
Juga kepada masyarakat yang terlibat dalam gerakan kemanusiaan melawan Covid-19.
Belajar dari Kota Makassar, terkait dengan kebijakan PSBB yang dinilai gagal dan bukan opsi kebijakan yang tepat untuk mengadang corona.
Karena banyak kendala dalam implementasinya.
Pertanyaan yang muncul kemudian. Kebijakan apa yang akan diambil?
Menurut saya karantina wilayah atau lockdown harus segera dilakukan.
Saat ini pemerintah harus memiliki mapping wilayah positif Covid-19. Wilayah bisa dipersempit sampai ditingkat desa bahkan dusun, RT RW.
Segerakan lakukan lockdown atau karantina wilayah yang positif covid-19. Tapi ini harus dilakukan serentak secara nasional.
Semoga Presiden Jokowi segera mengambil kebijakan yang tepat dalam menangani pandemi covi 19 di Indonesia. Wallahu a’lam bissawab. (*)
Makassar, 18 Mei 2020