Ini yang Terjadi Jika Uang Rp 600 Triliun Dicetak BI Usulan DPR untuk Bantu Warga Dampak Covid-19

Saat ini, lanjut Bhima, Indonesia sudah dihadapi dengan prediksi krisis pangan. Sehingga, jangan ditambah lagi dengan potensi inflasi tinggi.

"Kita sudah menghadapi krisis pangan, ditambah lagi ada upaya penambahan supply uang tapi tidak berdasarkan pada permintaan ini bisa menyebabkan hyper inflasi atau inflasi yang sangat tinggi," ucap Bhima.

"Ujungnya bisa memukul daya beli masyarakat," jelasnya.

Senada anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam menyatakan gagasan agar Bank Indonesia (BI) mencetak uang guna penanganan krisis ekonomi membahayakan stabilitas harga dan nilai riil (daya beli) rupiah.

"Mencetak uang tanpa underlying bisa memicu inflasi yang sangat tinggi. Kalau sudah demikian maka akan memukul daya beli rakyat," kata Ecky kepada wartawan, Jumat (1/5/2020).

"Jadi usulan beberapa orang untuk mencetak uang hingga 600 triliun, pada akhirnya akan menjadi beban bagi rakyat keseluruhan. Rakyat banyak yang harus membayar, yang menikmati hanya segelintir orang atau kelompok. Ini berbahaya," imbuhnya.

Ecky juga menekankan mencetak uang saat krisis oleh Bank Indonesia justru akan berdampak negatif pada perekonomian.

Serta berpotensi menjadi penyebab krisis ekonomi baru seperti halnya yang terjadi pada tahun 1998 dan tahun 1965 dimana nilai riil atau daya beli rupiah terjun bebas karena hyper inflasi.

Dampak lanjutannya terlihat pada penurunan daya beli rakyat karena harga-harga kebutuhan pokok tidak lagi terjangkau rakyat.

Ia mencontohkan pencetakan uang di negara-negara maju seperti AS dan Uni Eropa (UE) tidak berdampak signifikan bagi inflasi di AS dan UE.

Sebab Dollar dan Euro menjadi mata uang dunia serta menjadi bagian penting SDR (Special Drawing Right).

"Jadi kondisinya sangat berbeda dengan kita," ujar dia.

Minta BI Cetak Uang Baru Rp 4.000 Triliun

Namun mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengusulkan kepada Bank Indonesia (BI) untuk mencetak uang sebanyak Rp 4.000 triliun.

Tujuannya, untuk mengatasi persoalan ekonomi karena dampak pandemi virus corona (Covid-19).