Berdoalah Semoga Kerabat Tak Wafat di Masa COVID19; Kisah dari Takziyah SekSatpol PP Kota Makassar

Andai hari itu, tak dibawa ke rumah sakit, kelurgan ini bakal ditimpa susah susulan.

Ya.., susah karena harus mengurus administrasi. Susah kerena melawan stigma publik "bukan karena korona kan?".

Karena, sejak wali kota Makassar resmi menekan Surat Keputusan Nomor 22/IV/2020 tanggal 10 April 2020, tentang pemberlakuan Pembata, san Sosial Berskala Besar (PSBB) di Makassar, semua status kematian harus disertai rekomendasi Bebas COVID-19.

Keterangan itu hanya boleh direkomendir pihak rumah sakit rujukan resmi COVID-19 dari pemerintah. Atua harus diketahui tim gugus tugas kendali COVID-19, dan diparaf pihak kelurahan, atas surat keterangan tertulis RT dan RW pemukiman almarhum.

Kalau tak ada keterangan BEBAS KORONA. maka jenazah akan dimakamkan dengan protokol WHO. Pengurus jenazah tak pernah kita kenal, karena dibungkus hazmat suite, masker, face shield, kaos tangan, dan sepatu boot.

Tak ada pelayat, tak boleh diantar ke kuburan, dan jenazah harus di-wrapping, laiknya food frozen.

Bayangkan, jelas mantan relawan di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar itu, Anda tak melihat orang yang melahirkan dan membesarkan Anda, untuk terakhir kalinya.

Nah, itulah satu alasan pertama kenapa Iqbal  berharap agar tak ada lagi kerabat, sabat, atau orang dekat yang meninggal di masa darurat covid ini. 

• Satpol PP Grebek Warung Coto, Kasatpol PP Makassar: Bukan Dilarang Tapi Jangan Makan di Tempat

• Iqbal Asnan Pimpin Kerja Bakti Kombes di Ujung Tanah

Alasan kedua kata mantan Plt Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar itu adalah hukum sosial.

tentang hukum sosial di kala berkabung di masa siaga COVID-19 ini, Iqbal punya ungkapan lugas.

“sudah kita yang berduka, kita juga yang disumpah-sumpahi keluarga dan teman, karena kita tak memberi kabar.”

Iqbal bercerita, kala ibunya dalam kondisi sakratul maut, dia tengah patroli dan menuju Posko COVID-19 di kecamatan Manggala.

Sekadar diketahui, sebagai sekretaris satuan polisi sipil kota, Iqbal dan sekitar 2100-an  personel satpol PP, berada di garda terdepan penegakan sanksi hukum PSBB.

Merekalah yang berpatroli membubarkan kerumunan, memaksa toko dan kedai ditutup, memantau rumah ibadah, serta keliling kota memantau kerumunan warga.

Nah, sebagai orang kedua di satuan polisi sipil kota itu. Iqbal harus jadi teladan.