DTKS Sering Dipersoalkan, Technical Asistance SLRT Bantaeng Ungkap Masalahnya

TRIBUNBANTAENG.COM,BANTAENG - Pembagian sembako untuk warga Kabupaten Bantaeng yang terdampak Covid-19 mengacu kepada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Namun, DTKS sering dipersoalkan karena dianggap tidak sesuai dengan kondisi warga di lapangan.

Bagian Technical Asistance Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Bantaeng, A Shernylia Maladevi, mengaku memang terjadi permasalahan dengan DTKS seperti yang terjadi di Kelurahan Karatuang, Kecamatan Bantaeng.

Hal itu disebabkan karena banyak desa dan keluarahan yang tidak ikut pemutakhiran data.

"Memang terjadi permasalahan seperti yang terjadi di Kelurahan Karatuang, karena yang ikut pemutakhiran data hanya sekitar 50-an dari 67 desa dan kelurahan," kata A Shernylia Maladevi, saat di temui TribunBantaeng.com, di Kantor SLRT Bantaeng, Jl Merpati, Kecamatan Bantaeng, Senin (27/4/2020).

Alasannya, beberapa desa dan keluarahan tidak berpartisipasi dalam pemutakhiran data karena kekurangan anggaran.

Bahkan terdapat Kelurahan di Kabupaten Bantaeng sudah lima tahun tidak memperbaharui data warganya.

Padahal, dalam satu tahun saja tidak dilakukan pemutakhiran data sudah banyak perubahan data dengan kondisi di lapangan.

Kemudian, beberapa desa dan kelurahan saat melakukan musyawarah mereka takut menghapus warga miskin yang sudah memiliki kehidupan yang layak.

"Terdapat desa dan kelurahan pada saat melaksanakan musyawarah, mereka agak segan atau takut dimarahi kalau mengeluarkan warga miskin yang sudah mampu," ujarnya.

Apabila kondisi sudah seperti sekarang, banyak bantuan untuk warga dampak Covid-19, desa dan kelurahan baru membutuhkan data terbaru.

A Shernylia Maladevi berharap, kedepannya semua desa dan kelurahan dapat berpartisipasi dalam melakukan pemutakhiran.