Nurdin Abdullah Tugaskan Anggota DPRD Sulsel Awasi Covid-19

"Silakan kita sama-sama turun mengawasi. Perjalanan dinas ke luar daerah silakan digunakan separuh untuk perjalanan dalam daerah.

"Semua anggota dewan harus turun memantau, termasuk penyaluran bantuan jaring pengaman sosial," katanya.

Ulla juga menyinggung soal adanya informasi yang berkembang bahwa DPRD Sulsel menerima Rp 15 miliar dari anggaran penanggulangan Covid-19. Menurut Ulla itu salah dan keliru.

"Kami cuma diberikan Rp 8,5 miliar, bukan Rp 15 miliar. Dana ini untuk anggota DPRD Sulsel untuk turun ke lapangan, kalau cuma Rp 8,5 miliar itu tidak cukup,

"Sangat kurang untuk kita gunakan bantu masyarakat, tapi tidak apalah asalkan kita bisa bantu masyarakat yang kita jumpai," tegas Ulla.

"Lagian gaji kami selama ini sudah kami gunakan untuk masyarakat, uang itu bukan untuk kami secara pribadi, tapi betul-betul untuk masyarakat yang kurang mampu.

"Saya kira hanya DPRD Sulsel yang sangat respek dengan membantu pemerintah, kami sebenarnya bisa saja sekadar pantau apa hasil dari kerja pemerintah.

"Tapi kami sudah sepakat untuk tidak membiarkan eksekutif bekerja sendiri. Kami harus turun terlibat," katanya.

Terkait Makassar lebih awal mengajukan PSBB dan segera diterapkan, Ulla berharap Pemda Makassar benar-benar menyimpan bahan pokok sebelum diterapkan.

"Ini sebentar bukan kami yang harus komentari soal PSBB Makassar, tapi kami ingatkan jangan sampai bantuan bolong-bolong.

"Artinya hari ini ada besok tidak ada itu jangan terjadi karena akan menimbulkan masalah baru dimasyarakat," jelas Ulla.

"Pemda Makassar harus betul-betul bekerja maksimal, selama ini aparat di bawah bias dalam bekerja."

"Mereka kadang tidak profesional, jadi tolong pemerintah kota betul-betul melakukan pemantauan secara massif terkait penyalurannya," kata Ulla. (*)