Opini Aswar Hasan
PSBB Tanpa Kepekaan
Terkesan pemerintah hanya mencari entengnya saja dari aspek kewajibannya. Sementara berkeras secara powerfull dari aspek kewenangannya.
lihat foto
Kata dapat pada ayat tersebut, jelas tidak menunjukkan keberpihakan kepada rakyat secara jelas dan tegas, karena bukan dalam bentuk kewajiban, sehingga dapat diabaikan tanpa konsekuensi hukum dalam tata pemerintahan yang berpihak ke rakyat.
Setali tiga uang juga termaktub di pasal 20 terkait penanganan pelaku usaha yang terdampak, disebutkan bahwa pemda dapat memberikan insentif kepada pelaku usaha yang terdampak atas pelaksanaan PSBB.
Di ayat selanjutnya, disebutkan bahwa insentif yang dimaksud diberikan dalam bentuk pengurangan pajak dan restribusi daerah bagi pelaku usaha.
Pertanyaannya, kenapa tidak sekalian bukan penghapusan tetapi hanya pengurangan?
Berarti pemerintah masih tega menyerap pemasukan dari sektor usaha di tengah situasi krisis.
Pada konteks tersebut, pemerintah belum menunjukkan sense of crisis-nya.
Benar kata para ahli bahwa di tengah krisis pandemik ini, pemerintah masih lebih bertimbang pada ekonomi negara daripada nyawa rakyatnya.
Padahal ekonomi yang terpuruk bisa dibangun lagi, sementara nyawa rakyat yang melayang tidak bisa lagi dibangkitkan.
Wallahu A'lam Bishawwabe.
![[FULL] Ramai-ramai Kepala Daerah Protes Kebijakan Menkeu Purbaya, Pakar Ingatkan Harus Hati-hati](https://img.youtube.com/vi/rOG5ZzAPO5Y/mqdefault.jpg)
