RILIS
Kabupaten Lampung Selatan Segera Punya Perda Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan atau LP2B
Kementerian Pertanian RI ( Kementan ) mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Lampung
KALIANDA, TRIBUN-TIMUR.COM - Kementerian Pertanian RI ( Kementan ) mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Lampung dalam merealisasikan Peraturan Daerah (Perda) Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B).
"Kami terus mengingatkan pentingnya menjaga lahan pertanian agar tidak dialihfungsikan untuk kepentingan lain," ujar Menteri Pertanian atau Mentan, Syahrul Yasin Limpo ( SYL ).
Demikian siaran pers Kementan Pertanian, Jumat (10/4/2020).
Mentan Syahrul Yasin Limpo meminta semua pihak untuk serius dalam menjaga lahan pertanian.

Selain menjadi faktor utama dalam tersedianya pangan, dia meyakini sektor inipun akan menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia.
"Bahkan, jika dikelola dengan baik, pertanian mampu menjadi solusi untuk pemenuhan lapangan kerja bagi masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan," katanya menambahkan.
• Pengamat dari UI: Inovasi Kementan Efektif Memutus Rantai Penyebaran Covid-19 atau Virus Corona
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy mengatakan, ketersediaan lahan untuk usaha pertanian merupakan syarat mutlak dalam mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
"Apresiasi komitmen terhadap penyediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan kami sampaikan kepada semua pihak, termasuk kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, karena sudah mengupayakan Penetapan LP2B," ujar Sarwo Edhy.
Sarwo Edhy mengungkapkan, perlindungan LP2B tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor pertanian, tetapi hal ini merupakan tanggung jawab kita bersama.
Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
Terkait dengan pengaturan jaminan ketersediaan pangan, telah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, beserta turunannya.
Dalam peraturan tersebut diamanatkan agar ditetapkan KP2B, LP2B dan LCP2B dalam Perda RTRWN, RTRW provinsi dan kabupaten/kota.
Lampung Selatan telah mengajukan anggaran penyusunan Perda LP2B sejak tahun 2016 dan 2017, namun belum dapat terealisasi.
• Bupati Pendeglang Irna Narulita: Panen Raya Padi, Stok Beras Cukup hingga Oktober 2020
Pada tahun 2018 kembali dianggarkan dan langsung bekerja sama dengan Universitas Lampung ( Unila ) dalam penyusunan Perda LP2B tersebut secara swakelola.
"Anggaran penyusunan Perda LP2B Kabupaten Lampung Selatan senilai Rp 145 juta terdiri dari naskah akademik dan draft Perda. Sesuai dengan arahan Kementerian Pertanian bahwasannya Perda LP2B saat ini harus ada peta geospasial. Untuk itu dalam penyusunan KAK kegiatan tersebut perda LP2B harus dilengkapi dengan peta geospasial," kata Bibit Purwanto, Kepala Dinas (Kadis) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan.