KABAR GEMBIRA Sri Mulyani Pastikan THR & Gaji ke-13 PNS Tetap Ada, Jokowi Bisa Potong untuk Corona

KABAR GEMBIRA Sri Mulyani Pastikan THR & Gaji ke-13 PNS Tetap Ada, Jokowi Bisa Potong untuk Corona

TRIBUN-TIMUR.COM - Pemerintah terus berupaya untuk menangani pandemi virus Corona di Indonesia dengan melibatkan semua pihak.

Terbaru, pemerintah ingin melibatkan semua Aparatur Sipil Negara ( ASN ) dengan cara memotong atau menghapuskan THR dan gaji ke-13.

Pemotongan THR dan gaji ke-13 ASN untuk biaya penanggulangan virus Corona di Indonesia.

Namun, wacana pemerintah tersebut hingga saat ini masih menjadi polemik.

Hingga kini, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun masih mengkaji wacana tersebut.

Namun Menkeu menegaskan bahwa THR dan gaji ke-13 untuk ASN akan tetap tersedia.

Namun, ketersediaan THR dan gaji ke-13 bagi ASN dan anggota TNI/Polri ini hanya diperuntukkan bagi golongan tertentu saja.

Hingga kini, keputusan final masih berada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Melansir Tribunnews.com, hal itu disampaikan Sri Mulyani setelah melakukan rapat terbatas untuk membahas efektivitas penyaluran program jaring pengaman sosial dan percepatan program padat karya tunai, Selasa (7/4/2020).

• Jika THR & Gaji ke-13 Tak Dipangkas Jokowi,Segini Besaran Akan Diterima PNS Termasuk yang Baru Lulus

• IDI Makassar, Polsek Panakkukang, ARSSI Sulsel, FTI UMI Telah Semprotkan Disinfektan di 100 Tempat

THR dan Gaji ke-13 untuk ASN golongan I, II, dan III

Lantas, golongan ASN yang mana yang berhak untuk menerima THR dan gaji ke-13 di tengah pandemi virus Corona ini?

Mengutip Kompas.com, anggaran THR bagi bagi ASN seperti PNS, TNI, dan Kepolisian sudah tersedia di APBN 2020.

Dengan demikian pemberian THR tetap berlangsung sesuai mekanisme awal.

"Gaji ke-13 dan THR kami sudah mengusulkan kepada Presiden, yang nanti akan diputuskan di sidang kabinet.

Perhitungannya untuk ASN, TNI, Polri yang terutama kelompok yang pelaksana golongan I, II dan III terutama untuk ASN, TNI, Polri, THR dalam hal ini sudah disediakan," jelas Sri Mulyani.

Belum Ada untuk Pejabat Eselon, Menteri dan DPR

Sementara itu, THR dan gaji ke-13 belum diputuskan untuk para pejabat eselon, menteri dan juga DPR.

Bendahara Negara itu pun menjelaskan, untuk mengurangi beban keuangan negara, pemerintah masih mempertimbangkan pencairan THR dan gaji ke-13 untuk pejabat kementerian setingkat eselon I dan II, hingga menteri dan anggota DPR.

"Untuk pejabat negara nanti Bapak Presiden nanti akan menetapkan. Seperti menteri, DPR dan para pejabat termasuk eselon 1 dan 2 . Kami akan sampaikan ke Presiden," ujar Sri Mulyani ketika memberi keterangan pers usai rapat terbatas secara virtual, Selasa (7/4/2020).

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Pemerintah Pastikan THR & Gaji ke-13 PNS Tetap Ada di Tengah Wabah, Diprioritaskan 3 Golongan Ini,"

Update Corona Sulsel

Kasus positif Covid-19 di Sulawesi Selatan terus bertambah. 

Berikut Update Corona Sulsel, Update Corona Makassar, Update Corona Gowa dan kabupaten/kota di Sulsel.

Data diperbarui Dinas Kesehatan Sulsel pukul 17.00 wita Rabu (10/4/2020) Hari Ini.

Meski data nasional yang dilansir Jubir Covid-19, Achmad Yurianto, Sulsel Rabu (10/4/2020) tak bertambah alias nol kasus positif, tapi data yang dirilis Pemprov Sulsel melalui Dinas Kesehatan justeru mengalamai tambahan 6 kasus positif. 

Saat ini, tercatat 128 kasus positif Virus Corona. 

Tambah 6 kasus positif.

Terbanyak dari Kota Makassar.

Sehari sebelumnya 76 kasus positif.

Sekarang 81 kasus.

Ada tambahan 5 pasien positif.

Satu tambahan lainnya dari Kabupaten Maros.

Sebelumnya 11 kasus, sekarang 12 kasus.

Kabar Gembira dari Gubernur Sulsel

 Salah satu masalah penanganan Covid-19 di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, adalah kekurangan alat pelindung diri bagi tenaga medis. Akibatnya, mereka bahkan banyak yang terpapar.

Kekurangan APD ini juga menjadi perhatian dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel.

Pemerintah Sulsel menyiapkan anggaran total hingga Rp 500 miliar untuk penanganan Covid-19, termasuk untuk pengadaan APD.

Dalam waktu dekat, APD tambahan akan tiba di Sulsel untuk kemudian didistribusikan ke rumah sakit-rumah sakit yang ada.

Sebanyak 200 ribu masker dan 2.500 APD.

"InsyaAllah berapa hari ke depan kita ada satu kontaimer APD yang akan datang. Ada 200.000 masker dan ada 2.500 APD, kacamata lengkap semua, akan tiba dan akan kita distribusi," kata Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah pada telekonferensi, Selasa (7/4/2020).

Bukan hanya APD dari pemerintah, namun juga dari bantuan dari donator akan didistribusikan melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sulsel.

Rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Sulsel dan membutuhkan APD dapat menghubungi call center dari satuan gugus tugas tersebut.

Lanjut Nurdin, seluruh alokasi penanganan Covid-19 sentral menjadi kewenangan BPBD Sulsel.

"Semua sentral kepada BPBD. Bahwa semuanya kita alokasikan kepada BPBD, saya cek tadi pagi, belum sampai Rp 10 miliar digunakan. Itu termasuk kemarin menangani pembubaran, termasuk ijtima ulama," sebutnya.

Terkait dengan anggaran, akan ditata dengan baik dan secara efisien.

Pengelolaannya pun harus dengan cermat.

Sebab dengan kondisi yang ada, kondisi keuangan tidak dapat dipastikan.

Sehingga peranan donatur dalam penanganan Covid-19 ini juga sangat penting.

"Jika ada yang bisa membantu APD, kita tidak perlu beli, sehingga anggaran kita ini betul-betul kita gunakan secara maksimal untuk penanganan Covid. Kalau ada peralatan kita, kenapa harus beli, kita pergunakan semua hal yang kita miliki," ujarnya. 

Anggota Fraksi Demokrat DPRD Sulsel, Selle KS Dalle, berharap dana penanganan Covid-19 digunakan sebaik mungkin.

"Kita mengorbankan beberapa item anggaran demi melawan Corona. Nyawa rakyat lebih utama saat ini dibanding apapun," kata politisi kelahiran Soppeng ini. 

(*)

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp

Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur