Prabowo Diam, Tapi Sandiaga Uno Justeru Minta Karantina Wilayah (Lockdown) Corona, Jokowi Belum Mau

TRIBUN-TIMUR.COM - Mantan Cawapres Prabowo Subianto 2019, Sandiaga Uno, mendesak pemerintah pusat memutuskan karantina wilayah atau partial lockdown bagi daerah yang masuk zona merah Virus Corona.

Menurut Sandiaga Uno, karantina wilayah bukan lagi opsi tapi aksi yang harus dilakukan memutus mata rancai Corona.

Sudah bukan lagi menjadi opsi melainkan sudah harus menjadi aksi. Namun sebelum karantina wilaya, pemerintah harus memastikan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak mampu terpenuhi minimal hingga 40 %.

Alhamdulillah Ilmuwan Temukan Hesperidin Senyawa Terbukti Cegah Corona Virus Covid19 Berkembang Biak

LOGIN sensus.bps.go.id Cara Isi Sensus Penduduk Online 2020 NIK Harus Valid,3 Dokumen,Besok Terakhir

Karantina Wilayah atau Lockdown? YLBHI: Inilah Kewajiban Pemerintah Kepada Warga Seandainya Terjadi

Sisanya serahkan kepada solidaritas masyarakat saat masa karantina wilayah.

Sejak awal saya konsisten menyerukan kepada pemerintah untuk melakukan partial lockdown atau lebih dikenal dengan karantina wilayah.

Fokusnya di zona merah penyebaran Corona.

Syarat kuncinya adalah penuhi dulu kebutuhan dasar masyarakat, terutama masyarakat yang ada di kelompok ekonomi terbawah atau masyarakat yang tidak mampu.

Demikian keterangan foto Sandiaga Uno di akun instagram terverifikasi, Senin (30/3/2020).

Dalam versi video yang lebih panjang, Sandiaga Uno menjelaskan skenario karantina wilayah akan sukses jika pemerintah memenuhi kewajibannya memenuhi kebutuhan warga tidak mampu hingga 40 %.

Saat Sandiaga Uno aktif dengan seruan dan aksi, Capres 2019 Prabowo Subianto yang kini jadi Menteri Pertahanan RI tak lagi tampil seperti saat masa pencapresan.

Prabowo Subianto lebih banyak bekerja silent atau diam untuk menjalankan tugasnya dari Presiden Jokowi.  Kegiatan Prabowo lebih banyak dipublikan oleh Jubir Prabowo Dahnil Anzar.

Lockdown Bukan Diperdebatkan

Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno meminta pemerintah pusat dan daerah tidak saling berdebat soal penerapan penguncian wilayah ( lockdown) di tengah pandemi virus corona yang kini meluas.

Menurutnya, saat ini bukan waktu yang tepat untuk saling silang pendapat.

Alhamdulillah Ilmuwan Temukan Hesperidin Senyawa Terbukti Cegah Corona Virus Covid19 Berkembang Biak

LOGIN sensus.bps.go.id Cara Isi Sensus Penduduk Online 2020 NIK Harus Valid,3 Dokumen,Besok Terakhir

Karantina Wilayah atau Lockdown? YLBHI: Inilah Kewajiban Pemerintah Kepada Warga Seandainya Terjadi

"Saya ingin mengajak kita jangan berdebat apakah ini lockdown atau seperti misal di Papua, Lukas Enembe, melakukan secara voluntary. Ini bukan saatnya pemerintah daerah dan pemerintah pusat silang pendapat," kata Sandi dalam konferensi pers yang digelar secara online, Kamis (26/3/2020).

Mantan kandidat Pilpres 2019 itu menegaskan saat ini keselamatan masyarakat merupakan hal utama.

Sandi meminta pemerintah, dengan data-data yang dimiliki, menetapkan dan memantau wilayah yang masuk dalam kategori 'zona merah' penyebaran virus corona.

"Kita harus utamakan keselamatan masyarakat, gunakan data-data dari Kemenkes dan BNPB serta otoritas lain utntuk menetapkan kategori mana yang zona merah," tuturnya.

"Kalau sudah zona merah harus diupayakan langkah pembatasan yang lebih disiplin dengan menurunkan tentu aparat, seperti Satpol PP untuk mengingatkan kita. Dishub juga bisa diturunkan untuk memantau," imbuh Sandi.

Di saat bersamaan, kata Sandi, pemerintah harus menyiapkan kebijakan ekonomi untuk melindungi masyarakat di situasi krisis ini.

Dia menyatakan, negara harus hadir untuk menjamin pergerakan ekonomi, terutama bagi masyarakat kelas bawah yang mengandalkan pendapatan harian.

"Lalu bagaimana kalau mereka di-lockdown terus enggak dapat uang sehari-hari. Di sini tugasnya pemerintah yang sudah dilindungi undang-undang bahwa negara harus hadir memberikan bantuan," ujar Sandi.

Mengenai opsi lockdown ini, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan alasannya melarang pemerintah daerah mengambil kebijakan lockdown atau karantina wilayah dalam menghadapi pandemi virus corona.

Hal itu disampaikan saat rapat dengan gubernur seluruh Indonesia lewat video conference dari Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (24/3/2020).

 "Perlu saya sampaikan bahwa setiap negara memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki budaya yang berbeda, memiliki kedisiplinan yang berbeda-beda. Oleh karena itu kita tidak memilih jalan itu (lockdown)," kata Jokowi.(*)

Alhamdulillah Ilmuwan Temukan Hesperidin Senyawa Terbukti Cegah Corona Virus Covid19 Berkembang Biak

LOGIN sensus.bps.go.id Cara Isi Sensus Penduduk Online 2020 NIK Harus Valid,3 Dokumen,Besok Terakhir

Karantina Wilayah atau Lockdown? YLBHI: Inilah Kewajiban Pemerintah Kepada Warga Seandainya Terjadi