Update Corona Indonesia
Karantina Wilayah atau Lockdown? YLBHI: Inilah Kewajiban Pemerintah Kepada Warga Seandainya Terjadi
Pemerintah harus m enanggung sejumlah kewajiban seandainya memutuskan karantina wilayah lockdownsesuai undang-undang. Jika melanggar, ada konsekwensi
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM - Ternyata karantina wilayah atau lockdown bukan sekadar kata-kata.
Ada konsekwensinya jika Pemerintahan Jokowi memutuskan karantina wilayah.
Ada kewajiban pemerintah di dalamnya. Termasuk ketersediaan pangan.
Bahkan makanan ternak pun harus ada jaminan ketersediaan.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ( YLBHI) Asfinawati meminta pemerintah memperhatikan hak-hak masyarakat apabila nantinya lockdown atau karantina wilayah diberlakukan demi menekan pandemi Covid-19.
Menurut dia, salah satu yang paling utama adalah pemenuhan hak masyarakat atas kebutuhan dasar, yakni kecukupan terhadap pangan.
Hal itu telah diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) Undang-undang tentang Kekarantinaan Kesehatan.
"Di dalam aturan Undang-undang Karantina Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 memang dikatakan seluruh pangan dan bahkan makanan ternak, dengan asumsi orang yang berternak, harus dipenuhi oleh pemerintah," kata Asfina kepada Kompas.com, Senin (30/3/2020).
Tidak hanya itu, menurut Asfina, undang-undang juga telah mengatur sejumlah hak lain yang seharusnya didapat masyarakat.
Misalnya, hak untuk diberikan penjelasan sebelum karantina wilayah, hak isolasi dan mendapat rujukan perawatan rumah sakit jika positif Covid-19, dan hak diberi ganti rugi kepada mereka yang mengalami kerugian harta benda akibat upaya penanggulangan wabah.
Lalu ada pula hak untuk tidak diberhentikan dari pekerjaan atau diturunkan dari posisinya, hak diikutsertakan secara aktif menanggulangi wabah, hingga hak pemulihan kondisi dari dampak.
"Hak perlindungan terhadap kelompok rentan yaitu bayi, balita dan anak-anak, ibu yang sedang mengandung atau menyusui, disabilitas dan orang lanjut usia. Pasal 48e Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007," ujar Asfina.
Asfina menambahkan, sebelum menerapkan karantina, pemerintah harus benar-benar melakukan persiapan yang matang.
Hal paling penting, yaitu mendata berapa banyak kelompok masyarakat memerlukan bantuan.
Misalnya dari kalangan orang tua yang sakit, kalangan orang yang hidup sendiri, kalangan upah harian, kalangan pekerja di luar rumah, hingga orang-oeang miskin yang tidak punya pekerjaan.
