Tribun Maros

Komisi II Setujui Penundaan Pilkada, Ketua KPU Maros: Kami Tunggu Payung Hukum

RDP dihadiri oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) RI, Menteri Dalam Negeri (Mendagri)

Andi Muhammad Ikhsan
Ketua KPU Maros Samsu Rizal Di Ruangannya. 

TRIBUNMAROS.COM, TURIKALE - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP).

RDP dihadiri oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) RI, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Senin (30/3/2020).

Dimana dalam rapat tersebut disepakati penundaan Pilkada serentak 2020.

Ketua KPU Maros, Samsu Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu payung hukum yang jelas sebelum benar - benar menjalankan kesepakatan itu.

"Kami masih menunggu payung hukumnya, karena kesepakatan itu masih beredar di medsos jadi belum bisa kita jadikan payung hukum," ujarnya via Telpon Senin (30/3/20).

Apabila sudah ada payung hukum yang resmi dalam bentuk Perpu, maka pihaknya akan menjalankan putusan itu.

Terkait dana Pilkada yang belum digunakan, ia menjelaskan jika nantinya dana itu akan dikembalikan ke pihak Pemerintah Daerah.

"Kalau memamg ditunda anggaran yang belum kami gunakan akan dikembalikan," jelasnya.

Menurutnya apapun keputusan yang dikeluarkan nantinya, hal itu penting dilakukan apalagi menyangkut nyawa manusia.

"Saya berharap wabah ini cepat berakhir, agar masyarakat bisa segerah beraktifitas seperti biasanya," harapnya.

Laporan Tribunmaros.com, Andi M Ikhsan

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

(*)

Penulis: Andi Muhammad Ikhsan WR
Editor: Sudirman
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved