Wabah Virus Corona, Apakah Pilkada Serentak 2020 Jadi Digelar? KPU Makassar Sarankan Ini

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan, hingga saat ini tidak ada opsi menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 meskipun terjadi wabah virus corona atau Covid-19.

"Tidak ada opsi seperti itu," ujar Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi dalam keterangan tertulisnya dikutip Kompas.com, Senin (16/3/2020).

Menanggapi fenomena kekinian, KPU menggelar rapat pleno membahas penyesuaian pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2020 akibat kondisi pandemi virus corono.

"KPU membahas bagaimana pelaksanaan tahapan pilkada disesuaikan dengan kondisi pandemi corona," ujar Pramono.

"Misalnya, bagaimana teknisnya pengaturan kerja dari rumah. Terutama untuk kantor KPU di daerah yang telah terjangkit virus corona," lanjutnya.

Selain itu, dibahas pula teknis pelaksanaan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan oleh panitia pemungutan suara (PPS) di tingkat desa/kelurahan, juga bagaimana cara menjamin keselamatan dan kesehatan petugas.

"Karena verifikasi faktual ini sifatnya masif, maka kami ingin memastikan agar proses tersebut tidak menjadi medium penyebaran wabah virus corona ini," tuturnya.

Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Makassar, Gunawan Mashar mengatakan, KPU di daerah sepenuhnya mengikuti kebijakan KPU RI.

"Pelaksanaan Pilkada serentak 2020 komandonya ada di pimpinan kami di KPU RI, kami di daerah adalah pelaksana," ujarnya via pesan WhatsApp, Senin (16/3/2020).

Terkait dengan pilkada, lanjut dia, KPU Makassar akan menunggu kebijakan pimpinan.

"Wacana mengenai kerja-kerja terkait pilkada dilakukan di rumah saya kira menarik," ujarnya.

"Memang ada yang bisa dikondisikan dikerjakan di rumah, namun ada beberapa kerja-kerja teknis kepemiluan yang pasti mau tak mau harus ada interaksi di sana," jelasnya.

Misalnya, lanjut dia, saat pemutakhiran data. "Kami akan merekrut sekitar 4 ribuan orang yang akan mendatangi rumah per rumah. Ini tentu butuh pedoman teknis dan protap standar agar petugas kami tidak menjadi medium penyebaran virus," katanya.

Misalnya, petugas disertai dengan masker dan hand sanitizer.

Koordinator Divisi Umum, Rumah Tangga, dan Organisasi KPU Sulsel, Muhammad Asram Jaya menilai terkait tahapan Pilkada itu ranahnya KPU RI.

"Tidak bisa kami komentari pernyataannya KPU RI," ujarnya.(*)

Laporan Wartawan Tribun Timur, @fadhlymuhammad