FGD LAPAR Sulsel
Atasi Masalah Kebebasan Beragama Perlu Sinergi Masyarakat Sipil, Pemerintah, dan Penegak Hukum
Beberapa tahun belakangan cita-cita masyarakat yang damai seolah mengalami keterputusan dalam praktik hidup bermasyarakat.
Penulis: Muh. Hasim Arfah | Editor: Hasriyani Latif
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Beberapa tahun belakangan cita-cita masyarakat yang damai seolah mengalami keterputusan dalam praktik hidup bermasyarakat.
Tindakan-tindakan intoleran masih saja berlangsung dan semakin merembes ke beberapa daerah, termasuk Makassar.
Paling menjadi perhatian adalah adanya larangan aktivitas terhadap kelompok tertentu tanpa ada alasan yang jelas.
Berangkat dari hal tersebut, Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) Sulawesi Selatan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam Mengatasi Masalah Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Kota Makassar” di Seaweed Cafe, Jl Anggrek, Panakkukang, Makassar, Rabu (26/2/2020).
Hadir dalam FGD ini 25 peserta yang terdiri dari kelompok masyarakat sipil, aktivis perdamaian, pemuka lintas agama, perwakilan pesantren, dan akademisi.
Direktur Eksekutif LAPAR Sulsel, Muh Iqbal Arsyad mengemukakan pentingnya kegiatan ini sebagai bentuk silaturrahmi dan menyambungkan gagasan antar berbagai elemen masyarakat.
"Kita bersilaturrahmi di sini untuk menyambungkan aksi anak muda yang bergelut di CSO dan gagasan dari para tokoh atau orang tua kita.
Juga menerima masukan tentang apa yang harus dilakukan melihat situasi Makassar saat ini," katanya.
Sementara itu, mewakili akademisi, Prof Qasim Mathar meminta peran masyarakat sipil untuk terus menggandeng pemerintah.
"Kita ajak pemerintah konsisten terhadap konstitusi yang mengatur kebebasan beragama dan berkeyakinan. Fungsi pemerintah memelihara kebebasan beragama itu," ungkapnya.
Senada dengan itu, Ketua PGIW Sulselbara, Pdt Adrie Massie berharap pemerintah memberikan banyakan perhatian terhadap isu KBB.
Wakil ketua FKUB Sulsel ini juga menyoroti bidang pendidikan sebagai basis edukasi perdamaian.
"Pemerintah seharusnya memberikan bnyak perhatian terkait KBB. Pendidikan agama, perlu diperkuat supaya generasi selanjutnya yang lebih baik," Ujarnya.
Lebih lanjut, Direktur SP Anging Mammiri, Musdalifah mengaitkan momentum pilkada sebagai langkah yang tepat untuk memanfaatkan peran politik masyarakat sipil dalam mengkampanyekan isu KBB.
