Ashari Radjamilo Harap Bupati Terbitkan Perbup APBD Desa

Bila Bupatinya sudah menetapkan perbup tersebut, maka secepatnya kepala desa akan menetapkan APBD Desa.

Penulis: Muhammad Fadhly Ali | Editor: Imam Wahyudi
hasim/tribuntimur.com
Ashari Radjamilo 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sulsel Ashari F Radjamilo mengatakan, sesuai arahan Kapolda Sulsel, agar para bupati secepatnya penerbitkan peraturan bupati (Perbup).

"Perbup yang dimaksud tentang penetapan APBD, dari situ kita tindal lanjuti dengan APBD Desa. Karena kepala desa tidak bisa menetapkan PBD tanpa ada Perbup itu," kata Ashari yang ditemui usai pembukaan Sosialisasi dan Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa di Four Points by Sheraton Makassar, Selasa (25/2/2020).

Bila Bupatinya sudah menetapkan perbup tersebut, maka secepatnya kepala desa akan menetapkan APBD Desa.

"Nah APBD Desa ini yang akan kita kawal betul-betul. Apa yang tertera di situ, itu yang akan dijalankan oleh kepala desa itu," katanya.

Ini sejalan dengan desakan Kemendagri yang mendesak kepala daerah membenahi sistem pemerintahan di desa. Regulasinya harus segera diterbitkan.

Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Kemendagri, Aferi S Fudail mengatakan, kepala daerah mesti segera menerbitkan regulasi manajemen pemerintahan desa di desa masing-masing.

Harus dibenahi sistem berpemerintahan di desa. Ini yang mendesak.

“Sesudah dibenahi sistem, baru masuk ke tematik seperti dana desa dan program-program lainnya. Seperti urusan-urusan perangkat. Sistem duluan yang harus klir,” katanya di sela sambutannya di Sheraton Makassar, Selasa siang.

Kata dia, Presiden menekankan agar penyaluran Dana Desa benar-benar efektif dan memberikan manfaat nyata bagi Desa.

Presiden memberikan tiga arahan. Pertama, pemanfaatan Dana Desa dimulai pada awal tahun dan diutamakan untuk program padat karya yang memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin di Desa.

Kedua, penggunaan Dana Desa diarahkan untuk menggerakkan sektor produktif. Mulai dari pengolahan pascapanen, industri kecil di Desa, budidaya perikanan, Desa wisata, dan industrialisasi pedesaan yang mampu menjadi pengungkit ekonomi Desa.

Ketiga, penggunaan Dana Desa manajemennya harus diperbaiki sekaligus diberi pendampingan lapangan sehingga tata kelola Dana Desa semakin baik, semakin akuntabel dan transparan.

“Di samping itu, pelibatan masyarakat dalam pengawasan Dana Desa juga sangat diperlukan,” tutupnya.

Sumber: Tribun Timur
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved