Ashabul Kahfi

Kahfi Dorong Realisasi Kartu Pra Kerja

“Selama ini ada persepsi di masyarakat bahwa kartu ini untuk menggaji pengangguran padahal bukan, tapi bantuan pelatihan keterampilan yang ditujukan

Kahfi Dorong Realisasi Kartu Pra Kerja
Abdul asiz
Anggota Komisi IX DPR RI Ashabul Kahfi 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Anggota Komisi IX DPR RI Ashabul Kahfi, mengaku konsen menagih realisasi janji pemerintah terkait Kartu Pra-Kerja.

“Selama ini ada persepsi di masyarakat bahwa kartu ini untuk menggaji pengangguran padahal bukan, tapi bantuan pelatihan keterampilan yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja aktif, dan pekerja yang terkena PHK yang membutuhkan peningkatan kompetensi," kata Kahfi kepada Tribun, Sabtu (8/2/2020).

Ia menjelaskan, tahun 2020 pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp 10 triliun untuk menjangkau dua juta masyarakat Indonesia yang membutuhkan pelatihan keterampilan (vokasi).

"Tugas saya memastikan masyarakat Sulsel juga bisa memperoleh manfaat maksimal dari program ini,” jelasnya.

Hal lain yang tak luput dari perhatian Kahfi adalah nasib Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri, apalagi pengiriman pekerja migran  ilegal hingga saat ini masih tetap marak.

"Umumnya mereka berangkat ke luar negeri karena iming-iming gaji besar. Terbatasnya lapangan kerja di dalam negeri juga rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan untuk bersaing di pasar kerja. Akhirnya mereka memilih berangkat meski tak memenuhi aturan administrasi,” kata Kahfi.

Sebaliknya, sambung Kahfi, justru aturan itu yang juga menjadi salah satu pemicu tingginya angka PMI ilegal.

Prosedur pendaftaran sebagai tenaga kerja resmi di luar negeri yang dirasa berbelit dan butuh dana besar membuat mereka enggan berhubungan dengan birokrasi.

“Beberapa mantan PMI mengadu ke saya, terdapat puluhan meja yang harus dilalui seorang PMI untuk mengurus administrasi sebelum bisa bekerja di luar negeri," katanya menambahkan.

"Mungkin ini catatan bagi Kementerian Tenaga Kerja agar menyederhanakan prosedur tanpa mengurangi kualitas seleksi pengiriman. Harapan kita untuk mengurangi jumlah PMI ilegal,” jelas Kahfi.

Halaman
12
Penulis: Abdul Azis
Editor: Sudirman
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved