Akhirnya, Eks Mentan Buktikan 'Data Mafia' Luas Sawah Indonesia Benar

Mentan Amran, kala itu, menyebut data BPS keliru. Bukan hanya itu, Amran juga menuding lembaga itu menggunakan data mafia dalam meramal luas panen dengan skema Kerangka Sampel Area (KSA).

BPS, kala itu berkilah, ketidakakuratan data produksi padi di Indonesia diduga telah terjadi sejak lama.
Bahkan, studi yang dilakukan instansi tersebut bersama Japan International Cooperation Agency (JICA) pada tahun 1998 telah mengisyaratkan kelebihan perkiraan luas panen sekitar 17,07%.

Sofyan Djalil menyebut faktor yang berkurangnya lahan baku sawah ketika diverifikasi ulang.
"Macam-macam sebabnya, data dari 2018 itu citra satelite itu musim hujan kelihatannya air. Kalau musim kering ditanami, setelah melihat ke lapangan komplain-komplain itu kita akomodasi sehingga bertambah 300 ribu Ha," ungkap Sofyan.

luas lahan baku yang bertambah ini sebagian besar terletak di Jawa Timur, Lampung, Sulawesi Selatan, Yogyakarta, dan Bangka Belitung.

"Karena lahan sawah yang belum terverifikasi sebelumnya jauh lebih besar dari sawah yang mengalami alih fungsi," ungkapnya.

Namun, terdapat daerah yang luas lahan baku sawahnya justru menurun yang diantaranya, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Jambi, dan Riau.

"Penurunan itu karena terjadi alih fungsi, jadi kawasan industri, perumahan, infrastruktur, sehingga terjadi penurunan," pungkasnya.

Sebelumnya, di awal masa jabatannya, Oktober 2019 lalu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo berjanji fokus menyelesaikan masalah data pertanian dalam 100 hari pertama.

Menurut dia, data pertanian yang jelas diperlukan untuk mengetahui kondisi sektor tersebut pada setiap daerah. "Data ini menjadi milik Kementerian Pertanian yanbhg harus disepakati oleh semuanya. Tidak boleh kementerian lain punya data pertanian," pungkasnyah