Akhirnya, Eks Mentan Buktikan 'Data Mafia' Luas Sawah Indonesia Benar

Akhirnya, Eks Mentan Buktikan 'Data Mafia' Luas Sawah Indonesia Benar

MAKASSAR, TRIBUN -- Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN), Selasa (4/2/2020) melansir data berkurangnya lahan baku sawah di Indonesia 2019/2020, sekitar 287,5 ribu Hektar dibanding enam tahun terakhir 2014-2020.

Data luas sawah inilah yang jadi rujukan utama pemerintah menentukan besar anggaran APBN sektor pertanian, seperti besaran subsidi pupuk, produksi bibit padi, beras, perluasan areal sawah, rujukan swasembada pangan, hingga keputusan apakah Indonsia perlu mengimpor beras atau tidak.

Sejak 2013 hingga 2018, pemerintah melansir luas sawah potensial Indonesia 7,71 juta Ha.

Data terbaru Desember 2019 ini, luas lahan baku sawah nasional menjadi 7,463 juta Ha.

Medio 2019 lalu, kala Andi Amran Sulaiman menjabat Menteri Pertanian (2014-2019), dia menyebut luas sawan nasional merupakan data mafia, alias diblow up untuk kepentingan anggaran sektoral di sejumlah lembaga dan kementerian.

• FOTO-FOTO: Indahnya Pemandangan sawah di Desa Rinding Allo, Kecamatan Rongkong

• 20 Tahun Lepaskan Diri, Timor Leste Kini Minta Bantuan Indonesia, Xanana Gusmao: Tidak Punya Apa-apa

Amran baru menyampaikan masalah tersebut saat serah terima jabatan lantaran khawatir membuat gaduh.

"Selalu ada data pertanian dan data mafia. Aku sampaikan apa adanya," kata Amran kepada Tribun.

Amran yang kini kembali jadi pengusaha,yang katanya sangat sibuk mengurus Smelter, Pabrik Gula, dan Pabrik sawit sebagaimana sumber yang tidak disebutkan namanya.

Saat itu, Amran mengatakan data yang diambil BPS, Badan Informasi Geospasial (BIG) dan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional telah menggunakan sampel yang salah.

Bahkan menurut dia, tingkat kesalahannya mencapai 92% dari data yang diambil berdasarkan komplain petani. Meski begitu, data yang salah tersebut tetap disahkan oleh berbagai lembaga seperti BPS, BIG, BPN, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).

Sekadar diketahui, tiap lima pemerintah mengumumkan data luasan sawah nasional.

Data ini adalah kesepakatan bersama antara kementerian ATR/BPN, kementerian pertanian, kementerian PUPR, dan empat lembaga negara lain, Badan Pusat Statiatik, Badan Informasi Geospasial, LAPAN, dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Data inilah yang jadi rujukan Presiden, Wapres, Menteri Keuangan dan lembaga lain dalam mengambil keputusan strategis pangan nasional.

Data baru, merujuk Keputusan Menteri ATR/ Kepala BPN nomor 686/SK-PG.03.03/XII/2019 Tanggal 17 Desember 2019 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019.

Mentan Amran, kala itu, menyebut data BPS keliru. Bukan hanya itu, Amran juga menuding lembaga itu menggunakan data mafia dalam meramal luas panen dengan skema Kerangka Sampel Area (KSA).

BPS, kala itu berkilah, ketidakakuratan data produksi padi di Indonesia diduga telah terjadi sejak lama.
Bahkan, studi yang dilakukan instansi tersebut bersama Japan International Cooperation Agency (JICA) pada tahun 1998 telah mengisyaratkan kelebihan perkiraan luas panen sekitar 17,07%.

Sofyan Djalil menyebut faktor yang berkurangnya lahan baku sawah ketika diverifikasi ulang.
"Macam-macam sebabnya, data dari 2018 itu citra satelite itu musim hujan kelihatannya air. Kalau musim kering ditanami, setelah melihat ke lapangan komplain-komplain itu kita akomodasi sehingga bertambah 300 ribu Ha," ungkap Sofyan.

luas lahan baku yang bertambah ini sebagian besar terletak di Jawa Timur, Lampung, Sulawesi Selatan, Yogyakarta, dan Bangka Belitung.

"Karena lahan sawah yang belum terverifikasi sebelumnya jauh lebih besar dari sawah yang mengalami alih fungsi," ungkapnya.

Namun, terdapat daerah yang luas lahan baku sawahnya justru menurun yang diantaranya, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Jambi, dan Riau.

"Penurunan itu karena terjadi alih fungsi, jadi kawasan industri, perumahan, infrastruktur, sehingga terjadi penurunan," pungkasnya.

Sebelumnya, di awal masa jabatannya, Oktober 2019 lalu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo berjanji fokus menyelesaikan masalah data pertanian dalam 100 hari pertama.

Menurut dia, data pertanian yang jelas diperlukan untuk mengetahui kondisi sektor tersebut pada setiap daerah. "Data ini menjadi milik Kementerian Pertanian yanbhg harus disepakati oleh semuanya. Tidak boleh kementerian lain punya data pertanian," pungkasnyah