Pemilu Serentak 2020

Bawaslu Minta Jajaran Pengawas Pemilu di Sulbar Maksimalkan Pengawasan Partisipatif

Komisioner Bawaslu RI, Muhammad Afifuddin, meminta jajaran pengawas Pemilu yang berpilkada untuk meningkatkan kinerja pengawasan

Bawaslu Minta Jajaran Pengawas Pemilu di Sulbar Maksimalkan Pengawasan Partisipatif
TRIBUN TIMUR/NURHADI
Komisioner Bawaslu RI Muhammad Afifuddin saat menyampaikan arahan pada rapat koordinasi pengawasan tahapan pencalonan Pilkada Tahun 2020 di Grand Maleo Hotel Mamuju, Selasa (4/2/2020) malam.(nurhadi/tribun) 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Komisioner Bawaslu RI, Muhammad Afifuddin, meminta jajaran pengawas Pemilu yang berpilkada untuk meningkatkan kinerja pengawasan, agar melahirkan Pilkada yang berintegritas.

"Hal ini dapat dilakukan dengan memaksimalkan pengawasan partisipatif masyarakat dalam mengawasi pilkada 2020,"kata Afifuddin saat memberikan arahan pada rapat koordinasi pengawasan tahapan pencalonan Pilkada Tahun 2020 di Grand Maleo Hotel Mamuju, Selasa (4/2/2020) malam.

Afif menjelaskan, kinerja pengawasan dapat diukur dari temuan dan laporan pada Pilkada 2018 dan pemilu 2019. Pada pilkada 2018 terdapat 5.814 temuan dan 2.566 laporan. Sementara pada pemilu 2019 terdapat 18.995 temuan dan 4.500 laporan.

"Jika temuan lebih banyak, maka kinerja pengawasan pemilu lebih banyak. Jika lebih banyak laporan maka lebih banyak pengawasan dilakukan oleh masyarakat. Dari dua uraian ini, jumlah temuan lebih banyak dari laporan, artinya kinerja pengawas lebih tinggi dari pengawasan masyarakat,"katanya.

Afif menerangkan, tingginya keterlibatan masyarakat pada level 81 persen itu, terletak pada keterlibatan masyarakat sebagai pemilih Menurutnya, perlu dilakukan upaya tertentu untuk meningkatkan peran pengawasan masyarakan.

"Bawaslu telah menerbitkan Gowaslu, tantangannya adalah bagaimana meningkatkan keinginan masyarakat untuk mendownload Gowaslu, untuk pengawas, telah disiapkan sistem pelaporan online untuk memudahkan pendokumentasian Bawaslu terhadap laporan dan temua,"kata dia.

"Pengawas juga perlu memaksimalkan Form A pengawsan karena Form A merupakan kran untuk melihat apakah ada pelanggaran atau tidak, dan jika ada pelanggaran dapat dilakukan kajian untuk mengklasifikasikan jenis pelanggarannya,"sambungnya.

Dalam arahannya, Afif pun mengingatkan, hati-hati terhadap politik uang bagi daerah yang berpilkada, karena pilkada, antara masyarakat dan penyelenggara pemilu bisa begitu dekat, maka diharapkan untuk lebih berhati-hati.

Untuk pilkada 2020, perlu menjadi perhatian serius terhadap DPT di daerah perbatasan, salah satu contoh misalnya antara Kabupaten Pasangkayu yang melakukan pemilihan Bupati dan wakilnya, terhadap Provinsi Sulawesi Tengah yang melakukan pemilihan gubernur dan wakilnya.

"Bawaslu akan segera menerbitakan Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP) pada akhir Februari, kerawanan lainnya juga akan diterankan disana,"tuturnya.

Halaman
12
Penulis: Nurhadi
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved