Kebijakan Baru Nadiem Makarim, Salah Satunya Mahasiswa Bisa Belajar 3 Semester di Luar Prodi

Kebijakan Baru Nadiem Makarim Salah Satunya Mahasiswa Bisa Belajar 3 Semester di Luar Prodi

TRIBUN-TIMUR.COM,- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengeluarkan kebijakan yang memperbolehkan mahasiswa untuk belajar di luar prodinya.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari program Kampus Merdeka yang baru saja diluncurkan Nadiem.

"Kami sebagai kementerian mengeluarkan kebijakan untuk perguruan tinggi untuk memberikan hak tiga semester dari delapan semester itu bisa diambil di luar prodi," ujar Nadiem dalam peluncuran program 'Kampus Merdeka' di Gedung D kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

Meski begitu, Nadiem mengatakan kebijakan ini tidak mengikat untuk mahasiswa. Namun, perguruan tinggi wajib memberikan jika mahasiswanya memutuskan untuk mengambil perkuliahan selama dua semester di luar kampus.

"Perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela, jadi mahasiswa boleh mengambil ataupun tidak SKS di luar kampusnya sebanyak dua semester atau setara dengan 40 SKS," tambah Nadiem.

Nadiem menjelaskan bahwa mahasiswa juga dapat mengambil SKS di prodi lain di dalam kampusnya sebanyak satu semester dari total semester.

Kegiatan di luar kampus, menurut Nadiem, dapat diisi dengan magang atau praktik kerja di industri atau organisasi, pertukaran pelajar, pengabdian masyarakat, wirausaha, riset, studi independen, maupun kegiatan mengajar di daerah terpencil.

"Setiap kegiatan yang dipilih mahasiswa harus dibimbing oleh seorang dosen yang ditentukan kampusnya," pungkas Nadiem.

Seperti diketahui, Nadiem mengeluarkan empat kebijakan di lingkup pendidikan tinggi bertajuk 'Kampus Merdeka'.

Kebijakan ini merupakan lanjutan dari konsep Merdeka Belajar yang sebelumnya diterapkan untuk pendidikan dasar dan menengah.

3 Alasan Nadiem Makarim Hapus UN 

Masuknya Nadiem Makarim ke kabinet Indonesia Maju mengejutkan banyak pihak.

Apalagi Nadiem Makarim dikenal setelah Gojek berhasil menguasai pasar jasa transportasi di Indonesia.

Tak hanya itu karena amanh menteri, seorang Nadiem Makarim memutuskan melepas jabatan CEO Gojek.

Kini fokus perbaiki pendidikan Indonesia.

Dengan slogannya Merdeka Belajar. 

Dan kini Nadiem Makarim menjadi perbincangan setelah resmi menghapuskan Ujian Nasional (UN) pada tahun 2021.

Di tahun 2021 takkan ada lagi Ujian Nasional. 

1. Nadiem Sebut UN Sumber Stres

Ujian Nasional Dihapus, Nadiem Makarim sebut faktor sumber stres siswa, guru hingga orang tua : materi padat ujungnya hanya menghafal.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memberikan penjelasna mengenai alasan menghapus ujian nasional ( UN) pada 2021 dalam rapat bersama Komisi X DPR.

Nadiem memaparkan tiga alasan mengapa UN perlu diganti dengan sistem ujian lain.

Yang pertama, UN dianggap hanya sekadar membuat siswa menghafal, ditambah dengan materi pada mata pelajaran padat.

"Karena cuma ada beberapa jam untuk melakukan itu, sehingga semua materi harus di-cover.

Ujung-ujungnya ya harus menghafal.

Makanya timbul berbagai kebutuhan untuk bimbel dan lain-lain untuk mencapai angka tinggi," kata Nadiem di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019), dikutip dari Kompas.com.

Mendikbud Nadiem Makarim menjelaskan program Merdeka Belajar di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019). (KOMPAS.com/Dian Erika)
Kedua, UN menjadi sumber stres bagi siswa, guru, dan orang tua.

Pasalnya, nilai UN menjadi penentu nilai akhir siswa di masa sekolah.

"Di UU sudah dijelaskan bahwa UN adalah untuk mengasesmen sistem pendidikan.

Tapi karena dilakukan di akhir jenjang dan karena menguji berbagai pelajaran, ini ujung-ujungnya jadi angka rapor siswa," ujar Nadiem.

Alasan terakhit, UN tidak mampu mengukur kemampuan kognitif siswa.

Selain itu, UN tak menyentuh nilai karakter siswa.

"Untuk menilai aspek kognitif pun belum mantap.

Karena bukan kognitif yang dites.

Tapi aspek memori.

Memori dan kognitif adalah dua hal yang berbeda.

Bahkan tidak menyentuh karakter, values dari anak tersebut yang saya bilang bahkan sama penting atau lebih penting dari kemampuan kognitif," jelasnya.

UN direncanakan diganti dengan penilaian kompetensi minimum dan survei karakter.

Penilaian kompetensi minimum diukur melalui asesmen literasi dan numerasi.

Selanjutnya, survei karakter berisikan tentang penerapan nilai-nilai Pancasila.

2. KPAI Dukung Nadiem Hapuskan UN

Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI) mendukung rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim untuk menghapus Ujian Nasional ( UN) pada tahun 2021.

"Kami dukung kuat untuk penghapusan UN agar memang untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi sudah enggak perlu lagi sistem dengan cara ujian nasional," kata Komisioner KPAI Retno Listyarti usai sebuah diskusi di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (12/12/2019), dikutip dari Kompas.com.

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti (Tangkapan Layar Kompas TV)
Menurut Retno, rencana itu merupakan kabar baik bagi dunia pendidikan karena mendorong siswa untuk belajar bukan menggunakan metode hafalan.

Selama ini, sistem pendidikan yang dibangun melalui UN hanya menuntut siswa untuk pandai menghafal.

Jika UN dihapuskan, kata Retno, siswa akan terbiasa belajar menggunakan penalaran dalam belajar.

"Hasil riset menunjukkan bahwa guru-guru di Indonesia itu mengajar dengan pola yang tidak berubah selama 25 tahun terakhir, yaitu dengan cara ceramah, kemudian hafalan, kemudian menggunakan tes pilihan ganda.

Itu sendiri kan yang dibangun oleh pemerintah melalui ujian nasional selama ini," ujar Retno.

Meski mendukung rencana Mendikbud, Retno mengatakan, ada banyak hal yang harus dibenahi dari budaya pendidikan Indonesia.

Tidak hanya dari sisi siswa, tetapi para guru pun harus melakukan perubahan.

Retno menilai, selama ini, para guru mengajar menggunakan metode hafalan yang minim literasi.

Dengan demikian, siswa pun tak terbiasa belajar dengan mengedepankan budaya literasi.

Pola-pola semacam ini, kata Retno, perlu dibenahi secara cepat, agar kebijakan penghapusan UN benar-benar dapat memperbaiki sistem pendidikan.

"Misalnya budaya literasi.

Guru-guru Indonesia aja mayoritas itu bukan pembaca bukan guru yang budaya literasi baik.

Jadi dia juga nggak bisa menulari murid-muridnya," ujar Retno.

"Jadi seluruh komponen di sekolah itu yang dilatih sehingga bisa terjadi perubahan cepat.

Jadi budaya yang lama itu bisa ditinggalkan," lanjutnya.

Mendikbud Nadiem Makarim menetapkan empat program pembelajaran nasional.

Nadiem menyebut empat program ini sebagai kebijakan pendidikan "Merdeka Belajar".

"Program tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional ( UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi," ujar Nadiem di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).

Mengenai UN, Nadiem menegaskan tahun 2020 merupakan pelaksanaan UN untuk terakhir kalinya.

"Penyelenggaraan UN tahun 2021, akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter," ujar dia.

3. Mantan Wapres JK Kritik

Beberapa waktu lalu, Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (JK) sempat memberi masukan soal penghapusan Ujian Nasional ( UN) yang bakal dilakukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud) Nadiem Makarim.

Dilansir dari berita sebelumnya, JK menyebut seandainya ada penghapusan UN maka pendidikan Indonesia akan kembali seperti sebelum tahun 2003 saat UN belum diberlakukan.

Saat itu tidak ada standar mutu pendidikan nasional karena sistem kelulusan dipakai dengan rumus "dongkrak nilai".

Sehingga hampir semua peserta didik diluluskan.

Menurut JK, UN memang harus dievaluasi setiap tahunnya, tetapi yang harus diperbaiki itu adalah hasil pendidikannya.

Karena menurut JK, UN masih relevan diterapkan.

Alasannya UN menjadi tolok ukur kualitas pendidikan di Indonesia.

"Kalau di Jakarta anak dapat nilai 6, mungkin di Mentawai atau Kendari, atau di kampung saya di Bone dapat 4.

Lalu dibikinlah semacam teori dan justifikasi untuk mengkatrol nilai 4 itu menjadi 6," kata Jusuf Kalla, dikutip dari Kompas.com.

Jusuf Kalla (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)
Angka nilainya jadi sama, tetapi isi dan mutunya berbeda.

Terjadilah standar ganda, yang jelas mengorbankan masa depan karena yang kurang tetap kurang dan tidak bisa bersaing secara nasional.

"UN masih relevan diterapkan," kata Jusuf Kalla usai menerima penganugerahan doktor honoris causa di bidang penjaminan mutu pendidikan dari Universitas Negeri Padang, Kamis (5/12/2019).

"Sekarang saja seketat itu hasil pendidikan kita masih kalah dari negara lain, apalagi kalau dibebaskan," lanjut JK.

Menurut JK, UN memang harus dievaluasi setiap tahunnya, namun yang harus diperbaiki itu adalah hasil pendidikannya.

"Hasil pendidikannya yang harus dievaluasi," kata JK.

"Sekarang saja seketat itu hasil pendidikan kita masih kalah dari negara lain, apalagi kalau dibebaskan," lanjut JK.

Menjawab respon itu, Mendikbud Nadiem menyatakan, perubahan sistem UN menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter itu justru lebih membuat siswa dan sekolah tertantang.

"Enggak sama sekali (membuat siswa lembek), karena UN itu diganti asesmen kompetensi di 2021.

Malah lebih menchallenge sebenarnya," terang Nadiem di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Menurut Nadiem, setelah sistem ujian baru ini diterapkan, pihak sekolah harus mulai menerapkan pembelajaran yang sesungguhnya, atau bukan sekedar penghafalan semata.

"Tahun 2020 masih lanjut UN, baru 2021 jadi asesmen kompetensi dan survei karakter," kata dia.

Nadiem juga menyampaikan, asesmen kompetensi dan survei karakter tak berdasarkan mata pelajaran.

Tes tersebut hanya berdasarkan pada literasi (bahasa), numerasi (matematika), dan karakter.

"Asesmen kompetensi enggak berdasar mata pelajaran.

Tapi berdasarkan numerasi literasi dan juga survei karakter," ujar dia.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Nadiem Buat Kebijakan Mahasiswa Dapat Belajar Tiga Semester di Luar Prodi, https://www.tribunnews.com/nasional/2020/01/25/nadiem-buat-kebijakan-mahasiswa-dapat-belajar-tiga-semester-di-luar-prodi.

Editor: Content Writer