Pemkab Wajo

Nurdin Abdullah Diajak Nonton Film Sejarah Bumi Lamaddukelleng di Wisata Ilegal Wajo

Sejumlah kegiatan dilakukan Nurdin Abdullah, seperti meninjau lokasi pertanaman jagung jibrida terluas di Kabupaten Wajo, yang terletak di Desa Lapauk

Penulis: Hardiansyah Abdi Gunawan | Editor: Ansar
hardiansyah/tribunwajo.com
Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah bercengkrama dengan Bupati dan Wakil Bupati Wajo, Amran Mahmud dan Amran di kawasan kuliner Paduppa, Selasa (21/1/2020) malam. 

TRIBUN-WAJO.COM, SENGKANG - Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Wajo, selama dua hari, Selasa (21/1/2020) hingga Rabu (22/1/2020).

Sejumlah kegiatan dilakukan Nurdin Abdullah, seperti meninjau lokasi pertanaman jagung jibrida terluas di Kabupaten Wajo, yang terletak di Desa Lapaukke, Kecamatan Pammana.

Meninjau pembangunan jalan beton yang menggunakan APBD Provinsi Sulsel 2019, serta menghadiri acara syukuran rakyat.

Selain itu, Nurdin Abdullah juga diajak oleh Bupati Wajo, Amran Mahmud untuk melihat kampung kuliner di kawasan Taman Paduppa.

Di kawasan jajanan yang ada di bantaran Sungai Cenranae tersebut, Nurdin Abdullah bersama unsur Forkopimda Wajo menyaksikan film sejarah Bumi Lamaddukelleng, sebutan Kabupaten Wajo.

Di bawah kerlap-kerlip lampu berwarna-warni yang menghiasi Taman Paduppa, Amran Mahmud menjelaskan kepada Nurdin Abdullah tentang rencana pengembangan kawasan Padduppa tersebut.

"Ini akan dijadikan tempat wisata, nanti akan di bangun jembatan di sini dan di seberang akan dibangun masjid cantik sebagai ikon pariwisata Wajo," kata Amran Mahmud.

Di balik gemerlap lampu-lampu, dan penjelasan Bupati Wajo, tersimpan satu hal.

Bahwa, kawasan kukiner di Taman Paduppa sesungguhnya adalah ilegal dan tak berizin.

Sebagaimana siketahui, Taman Padduppa sesungguhnya adalah Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di bantaran Sungai Cenranae yang disulap menjadi kawasan kuliner di awal pemerintahan Bupati Wajo, Amran Mahmud.

Salah satu anggota DPRD Wajo, Mustafa mempertanyakan 'kebijakan' Pemerintah Kabupaten Wajo yang mengomersialisasikan kawasan RTH tersebut.

"Apakah itu ada izinnya? Adakah rekomendasi dari Balai untuk pemanfaatan area tersebut," katanya kepada Tribun Timur, beberapa waktu lalu.

Anggota Komisi III DPRD Wajo tersebut menambahkan, Amran Mahmud sebaiknya meninjau ulang kebijakan tersebut.

Terlebih, keberadaan kedai-kedai di pinggir sungai tersebut melanggar Perda nomor 16 tahun 2014 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Halaman
12
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved