Pilkada 2020
PDIP Belum Umumkan Rekomendasi Usungan Cakada di 12 Daerah Sulsel, Ini Alasanya
Rencana pengumuman calon kepala daerah yang akan diusung PDIP di Pilkada serentak 2020 dalam rapat kerja nasional (rakernas) PDIP
Penulis: Hasan Basri | Editor: Ansar
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- DPP PDIP menunda penerbitan rekomendasi usungan bakal calon kepala daerah (Cakada) di 12 Kabupaten Kota Sulsel.
Rencana pengumuman calon kepala daerah yang akan diusung PDIP di Pilkada serentak 2020 dalam rapat kerja nasional (rakernas) PDIP, sejatinya diumumkan pada 10-12 Januari lalu.
Hal tersebut dibenarkan Ketua Bidang Kehormatan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) DDIP Sulsel, Andi Anshari Mangkona, Senin (13/1/2020).
"Pada saat Rakernas (Rapat Kerja Nasional) sekaligus ulang tahun PDI Perjuangan, tetapi satu hal siapa yang diberikan rekomendasi di 12 Kabupaten Kota belum kata Andi Anshari Mangkona.
Dia menepis penundaan itu terkait adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisioner KPU RI terkait PAW anggota DPR RI dari PDI Perjuangan.
"Tentu ini persoalan waktu, karena menentukan, memberikan rekomendasi perlu betul betul mempehatikan indeologinya pancasila, supaya partai bisa bekerjasama dengan bupati untuk kepentingan rakyat," kata Andi Anshari Mangkona.
Ketua Fraksi PDIP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel mengaku belum memastikan jadwal pengumuman rekomendasi. Tapi ia memastikan akan diterbitkan dalam waktu dekat ini.
Mengenai Pilkada 12 Daerah di Sulsel, Andi Anshari Mangkona optimis bisa memenangkan Pilkada.
Ia menyebut terdalat beberapa daerah menjadi prioritas kemenangan Partai Besutan Megawati Soekarno Putri.
"Baromenter kan adalah Makassar, yang dekat sini Langkep, Luwu Timur kita juga prioritaskan. Trus Maros.
Tapi hampir semua daerah sama kita prioritaskan, karena yang paling penting Bupati yangbetul mau bekerja untuk rakyat," sebutnya.
Sekretaris DPD PDIP Sulawesi Selatan Rudy Pieter Goni menambahkan pada rapat kerja nasional (Rakernas) PDIP di Jakarta ada sembilan poin rekomendasi.
Dalam rakernas itu mengeluarkan sembilan poin rekomendasi yang wajib dilaksanakan bakal calon Kepala Daerah yang diusung nantinya.
Pertama, mendukung Pemerintahan Jokowi - Maruf menjaga kehormatan dan wilayah kedaulatan teritorial dan eknomi.
Kedua, mendorong kebijakan BNPB, BNPP, BMKG , BPOM, HIV/ AIDS, serta kemudahaan urus HAKI.
