Kabag Kepala Badan Keuangan Maros: Saya Tidak Salahkan OPD

TRIBUN-TIMUR.COM, MAROS - Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Maros, Sam Sofyan mengaku tak menyalahkan organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah kabupaten (pemkab), terkait keterlambatan pencairan anggaran rekanan atau kontraktor di daerah tersebut.

"Saya tidak menyalahkan SKPD (sekarang OPD). Karena tidak bilang begitu (salahkan)," katanya, Jumat (10/1/2019).

Keterangan tersebut disampaikan setelah adanya masalah pencairan anggaran di tahun 2019, belum terbayar hingga sekarang.

Keterlambatan disebabkan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"Besarannya, kami masih menghitung dan menunggu jumlah total berapa yang belum terbayarkan," katanya.

Saat ini pihaknya masih menunggu laporan setiap SKPD. Keuangan juga sudah melayangkan surat ke SKPD untuk segera melaporkan pekerjaannya.

"Kami minta semua SKPD, bulan (SKPD) ini harus masuk datanya," katanya.

Kondisi yang terjadi saat ini, juga dialami tahun sebelumnya. Hal tersebut juga sudah diketahui pengusaha Maros.

Sebelumnya, 

Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) mengancam akan melakukan aksi untuk protes kebijakan Pemkab.

Aksi tersebut direncanakan, lantaran mereka protes belum dibayarkan jasanya, diakhir tahun 2019. Hingga saat ini, mereka masih menunggu keputusan pembayaran.

Hal itu dikatakan oleh Ketua DPC Gapeksindo Maros, Andi Aco, Kamis (9/1/2019).

"Pekerjaan di tahun 2019, belum dibayarkan sampai sekarang (2020). Kami juga punya tukang yang harus dibayar. Bagaimana cara kami untuk bayar mereka, kalau belum ada dari Pemkab," katanya.

Saat ini, pihaknya masih mencari solusi sebelum aksi protes dilakukan. 

Untuk bayar tukang, ada pengurus Gapeksindo sampai menjual asetnya. Hasil jualan tersebut juga dipakai bayar utang di toko.