Sempat Tegang, BPCB Sulsel 'Gunduli' Taman Patung Kuda Depan Rotterdam Makassar

"Tentunya kita akan menganalisis aspek hukum rencana penggusuran ini. Ruang keadilan terbuka untuk semua orang, pembangunan harus melibatkan masyarakat, harus mengundang masyarakat, ini aspek keadilan. Bukan meminggirkan hak orang," ujarnya.

"Kalau mau revitalisasi kita harus tahu seperti apa bentuknya, penggunaannya, anggarannya dan bagaimana dampak sosialnya, karena ini kan milik publik, jadi masyarakat harus terlibat," tegas Ratna Kahali.

Armianto dari KSM Sulsel juga memganggap, surat perintah pengosongan lahan yang dilayangkan pihak Balai Cagar Budaya Sulsel terkesan tendensius dan tidak berpri kemanusiaan.

"Surat ini tidak menghargai, hak orang yang selama ini mededikasikan dirinya tampa membebani anggaran negara atau daerah, itulah sosok pak Ali Amin," jelasnya.

"Kalau memang mau ditata, itu bukan berarti mendadak, dan menafikkan hak orang lain. Harusnya dibicarakan dulu seperti apa semestinya. Kalau mau lansung mengosonkan kami akan membela," tegas Armianto.

Begitu pun yang diungkapkan Korwil FSPBI Sulsel, M Said Basir.

Ia menganggap surat perintah pengosongan lahan yang ditempati Ali dan lima anaknya itu bentuk ketidakdewasaan pemerintah dalam hal ini pihak Balai Cagar Budaya Sulsel.

"Harus jeli ketika ingin melanjutkan tindak lanjut, pemerintah harusnya lebih dewasa, karena pak Ali Amin ini juga punya kontribusi yang besar dalam menyegarkan udara yang ada di sekitar benteng dengan merawat tumbuhan-tumbuhan yang ada di taman tampa pamri," ungkap M Said Basir.

Belum ada keterangan dari pihak Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulsel terkait rencana itu. Awak tribun masih berusaha mengonfirmasi.

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muslimin Emba @musliminembah61

Subscribe akun Youtube Tribun Timur

(*)