Pemkot Makassar Memulai Penilaian Berbasis Kinerja

Muhammad Hamzah

Kepala Seksi Penyiaran dan Kemitraan Media pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Makassar

Melaporkan dari Makassar, Sulsel

PEMERINTAH Kota Makassar mengawali hari pertama kerja pada tahun 2020 dengan penerapan sistem penilaian berbasis kinerja.

Sistem baru ini sebagai bentuk dukungan atas diberlakukannya Tambahan Penghasilan Pegawai ( TPP ) berbasis elekotronik bagi Aparatur Sipil Negara ( ASN ) lingkup Kota Makassar.

TPP ini menggunakan indikator penilaian berdasakan kedisiplinan dan kinerja setiap ASN, seperti yang terlihat di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Ismail Hajiali saat memimpin apel pagi di halaman kantor Dinas Kominfo Makassar, Kamis (2/1/2020) memaparkan secara tekhnis penerapan TPP di hadapan seluruh pegawai.

“Alhamdulillah, berdasarkan Peraturan Wali Kota Makassar, mulai hari ini kita memulai era baru dengan sistem penilaian berbasis kinerja. Tentu saja ini kabar baik, kita berharap kinerja dan juga kedisiplinan pegawai jauh lebih meningkat, dan berimplikasi terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang lebih berkualitas,” ujar Ismail Hajiali.

Dalam menilai kinerja pegawai, Pemkot Makassar menggunakan aplikasi e-kinerja, dimana seluruh ASN wajib mengimput seluruh aktivitas kerja setiap hari di aplikasi tersebut.

“Jadi untuk memonitoring dan menilai kinerja ASN, kita menggunakan sistem digital berupa aplikasi berbasis web bernama e-kinerja. Seluruh ASN lingkup Pemkot Makassar masing-masing sudah memiliki akun yang akan dibuka setiap sore untuk mengimput seluruh aktifitas kerja yang dilakukan sepanjang hari. Laporan ini nantinya akan diverifikasi oleh pimpinan yang ada diatasnya untuk kemudian mendapatkan poin. Selanjutnya poin ini akan dikonversi menjadi tambahan penghasilan setelah di akumulasi dengan jumlah kehadiran pegawai yang terekam di mesin absen teknologi scan wajah yang terpasang di setiap kantor,” kata Ismail Hajiali memaparkan.

Menurutnya, TPP berbasis elektronik ini diharap menjadikan kinerja pegawai lebih terukur, tunjangan lebih adil, target kinerja lebih jelas, memacu motivasi kerja setiap ASN, sistem lebih terintegrasi serta pelayanan publik lebih meningkat.

“Dulu sering kita mendengar keluhan dari ASN yang memiliki beban kerja yang banyak, namun pendapatannya sama saja dengan ASN yang malas. Kita berharap ini tidak terjadi lagi, karena semuanya sudah tercatat siapa melakukan apa, sehingga kita mudah mengidentifikasi pegawai yang selama ini tidak aktif. Insya Allah, mudah-mudahan ini bisa mengubah budaya kerja ASN untuk tidak hanya menunggu kerjaan, tapi lebih aktif menjemput pekerjaan,” kata Ismail Hajiali.(*)