Pilkada Bulukumba 2020
Eksistensi Ketua Parpol di Pilkada Bulukumba 2020, Bertarung atau Jadi Penonton?
Beberapa ketua partai politik (Parpol) di Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel), menyebut dirinya bakal maju di Pilkada Bulukumba 2020.
Penulis: Firki Arisandi | Editor: Suryana Anas
lihat foto
TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - Beberapa ketua partai politik (Parpol) di Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel), menyebut dirinya bakal maju di Pilkada Bulukumba 2020.
Sebut saja Ketua Nasdem Tomy Satria Yulianto, Ketua PPP H Askar HL, Ketua Golkar Andi Hamzah Pangki dan juga Ketua PAN Andi Zulkarnain Pangki.
Namun, para ketua parpol ini, belum mendapat garansi, dalam hal ini rekomendasi dari partainya, untuk diusung pada Pilkada 2020 mendatang.
Tomy Satria misalnya. Wabup Bulukumba ini, belum mendapatkan kejelasan apakah bakal diusung atau tidak.
Manuver Nasdem di Pilkada Bantaeng 2018, yang justru tak mengusung ketuanya di Pilkada, menjadi momok menakutkan.
Begitupun yang terjadi di internal Partai Golkar Bulukumba.
Andi Hamzah Pangki masih dibayang-bayangi oleh Jamaluddin M Syamsir, yang disebut memiliki jaringan kuat di DPP.
H Askar HL sendiri bisa sedikit bernafas legah, pasalnya, partainya tak membuka penjaringan bakal calon bupati (Bacabup) di Bulukumba.
Hanya saja, Syamsuddin Alimsyah yang tak lain merupakan suami dari pengurus DPP PPP Andi Mariattang, disebut-sebut mengejar partai berlogo Kabah itu sebagai kendaraan politiknya.
Lain cerita lagi dengan Andi Zulkarnain Pangki. Ketua PAN Bulukumba ini justru ditantang untuk mencari calon wakil bupati yang dapat menggenapkan kursi menjadi delapan.
Jika tidak bisa, maka rekomendasi partai tak diberikan kepadanya dan justru diberikan kepada figur lain.
Lantas, bagaimana eksistensi para ketua parpol ini pada Pilkada Bulukumba 2020?
Pengamat Politik Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Muhammadiyah Sinjai, Dr Hermansyah, menjelaskan, munculnya ketua parpol yang akan ikut berkompetisi di pilkada, pada prinsipnya bukanlah masalah.
Hal tersebut menjadi salah satu wujud tanggung jawab organisasi, bahwa ketua parpol bisa hadir sebagai kandidat.
Namun disisi lain, jalur hirarki organisasi parpol dalam proses pilkada, terlalu kuat untuk dapat mengubur impian ketua parpol sebagai kandidat.
