Jokowi Ingin Karyawan Dibayar Per Jam, Sistem Upah Gaji Bulanan Akan Dihapus, Setuju?

Jokowi Ingin Karyawan Dibayar Per Jam, Sistem Upah Gaji Bulanan Akan Dihapus, Setuju?

THINKSTOCKS/FITRIYANTOANDI/ via Kompas.com
Sistem Upah Gaji Bulanan Akan Dihapus, Jokowi Ingin Karyawan Dibayar Per Jam, Setuju? 

TRIBUN-TIMUR.COM - Jokowi Ingin Karyawan Dibayar Per Jam, Sistem Upah Gaji Bulanan Akan Dihapus, Setuju?

Pemerintah saat ini tengah mengkaji sejumlah aturan terkait ketenagakerjaan seperti fleksibilitas jam kerja hingga proses rekrutmen maupun PHK.

Hal itu akan diatur dalam RUU Omnibus law.

Soal upah, selalu jadi perdebatan setiap tahunnya di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan penetapan upah minimum di sejumlah daerah.

8 Fakta Mahasiswi Makassar Jadi Kurir Sabu Jaringan Internasional, Calon Guru dengan Upah Rp 20 Juta

Protes Upah Rendah dan Status Pegawai, DPRD Maros Janji Kawal Tuntutan Perawat

Terbaru soal upah minimum, diatur dalam Peraturan Pemerintah No 78/2015 tentang Pengupahan.

Dimana formula kenaikan upah didasarkan pada inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi.

Untuk mengatasi perdebatan yang terjadi setiap tahun itu, pemerintah tengah menggodok alternatif sistem pengupahan berdasarkan prinsip fleksibilitas yang akan dimasukan dalam beleid omnibus law.

Pasangan Suami Istri ini Baru Tahu Ternyata Saudara Kandung padahal 30 Tahun Menikah, Mertua Syok

Pembahasan omnibus law atau revisi undang-undang terkait perpajakan dan ketenagakerjaan masih berlangsung.

Target penyerahan omnibus law ke DPR yang tadinya bakal dilakukan pada akhir tahun ini pun molor jadi paling lambat awal tahun depan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, salah satu hal yang membuat alotnya pembahasan omnibus law yakni karena sulitnya mempertemukan kepentingan pengusaha dan buruh atau tenaga kerja.

Halaman
1234
Editor: Hasrul
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved