Protes Upah Rendah dan Status Pegawai, DPRD Maros Janji Kawal Tuntutan Perawat
Hal tersebut dikatakan oleh anggota Komisi III DPRD Maros, Haeriah Rahman saat menerima aspirasi sejumlah perawat di ruang Paripurna,
Penulis: Ansar | Editor: Nurul Adha Islamiah
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Timur, Ansar Lempe
TRIBUN TIMUR.COM, MAROS - DPRD Maros apresiasi sejumlah Perawat sukarela yang telah bekerja maksimal dan melayani warga dengan baik. Bahkan kinernya melebihi tim medis ASN.
Meski upah rendah dan status kepegawaiannya tidak jelas, perawat tetap melayani pasien.
Hal tersebut dikatakan oleh anggota Komisi III DPRD Maros, Haeriah Rahman saat menerima aspirasi sejumlah Perawat di ruang Paripurna, Kamis (20/12/2018).
Baca: Perawat Sukarela Diupah Rp 300 Ribu Per Bulan, Kepala Dinkes Maros Bilang Begini
Baca: MenPAN RB Sebut Pejabat Daerah Bakal Dirotasi ke Lintas Daerah, Ini Tujuannya
Baca: TRIBUNWIKI: Butuh Keperluan Natal? 5 Toko Ini Bisa Jadi Pilihan
Tanpa perawat, warga atau pasien yang datang ke puskemas untuk berobat, tidak akan terlayani dengan baik.
"Sebenarnya, Maros terkendala pada anggaran. Kalau pengangkatan honorer itu membutuhkan SK dari Bupati. SK itu juga harus ada dasarnya," kata Haeriah.
Pengangkatan honorer juga harus dilakukan secara rasionalisasi atau berdasarkan kebutuhan Maros.
Sementara Fitriani mengatakan, komisi III akan mengawal masalah perawat sampai ada kejelasan upah dan status kepegawaian.
Meski begitu, Fitriani meminta kepada perawat supaya tetap bersabar. DPRD akan mencarikan solusi tanpa harus berbenturan dengan aturan pemerintah.
"Kami janji akan mengawal malasah ini. Tapi kita semua harus sabar. Kami tidak mau terbentur dengan aturan pemerintah," katanya.
Terpisah, Kepala Disnkertrans Maros, Ferdiasnyah mengatakan, pihaknya akan mendata identitas semua pegawai non ASN, untuk diberikan kebijakan.
"Kami akan mendata semua pegawai non ASN. Lalu kami laporkan ke Pak Bupati, untuk diberikan kebijakan," katanya.
Perawat seruduk kantor DPRD Maros untuk protes upah rendah yang didapatkan per bulan sangat rendah. Hanya mencapai Rp 300 ribu.
Perawat juga protes lantaran status kepegawaiannya tidak jelas. Padahal mereka sudah mengabdi hingga puluhan tahun.
Subscribe untuk Lebih dekat dengan tribun-timur.com di Youtube:
Jangan lupa follow akun instagram tribun-timur.com
