Basmin Beberkan Rencana Gubernur Sulsel Minta Presiden Cabut Moratorium Pemekaran Luwu Tengah

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Bupati Luwu, Basmin Mattayang, didampingi wakilnya, Syukur Bijak menyerahkan dokumen (proposal) pemekaran Luwu Tengah kepada Gubernur Sulsel, HM Nurdin Abdullah.

Pertemuan berlangsung di Rujab Gubernur Sulsel, Jl Sungai Rangka, Kota Makassar, Rabu (18/12/2019).

Basmin mengatakan pemekaran Luwu Tengah ini sudah memenuhi unsur pembentukan sebuah kabupaten, salah satunya dengan adanya 6 kecamatan yang akan bergabung di kabupaten itu.

"Sebenarnya hanya 5 kecamatan di persyaratkan, tapi kita bisa cukupkan sampai 6 kecamatan," ujarnya.

Ia mengaku, pembentukan daerah otonomi baru ini sudah lengkap sampai kepada rekomendasi DPD RI.

"Insya Allah Pak Gubernur akan memfokuskan perhatiannya terhadap permintaan dan masyarakat Luwu untuk daerah khusus," katanya.

Hanya saja, kata Basmin, saat ini ia menemukan kendala atas rencana pembentukan Luwu Tengah.

Adapun kendala yang dimaksud adalah adnya moratorium yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri terkait pemekaran Luwu Tengah.

"Usulannya sudah sangat memenuhi syarat, namun kita terhadang dengan moratorium. Olehnya kita berharap Pak Gubernur untuk meminta khusus kepada Bapak Presiden untuk dicabut," ujarnya.

Basmin melanjutkan, pasca pertemuan dirinya dengan Nurdin Abdullah, telah ada harapan lagi.

Pasalnya, Gubernur berjanji akan mengantar langsung untuk bertemu dengan Presiden RI terkait pencabutan moratorium khusus Luwu Tengah.

Di Luwu Tengah, kata Basmin, didukung dengan infrastruktur, kantor pelayanan kecamatan, pelayanan puskesmas, dan kepolisian.

Rencananya, ibukota Luwu Tengah ditempatkan di Walenrang. Konsep Luwu Tengah telah digarap sejak 10 tahun silam.

Untuk penduduk Luwu Tengah, itu di perkirakan berjumlah 140.000 jiwa, sedangkan wajib pilih 70.000 jiwa.

"Jika dibandingkan dengan Papua lebih banyak warga Luwu Tengah. Papua 1 kabupaten kan ada 7.000 lebih, Luwu Tengah itu 70 ribu jiwa," katanya.