Pengangguran Makassar Tertinggi di Sulsel, Ini Reaksi Kadis Tenaga Kerja Irwan Bangsawan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Kota Makassar masih berada puncak pengangguran tertinggi di Sulawesi Selatan yang mencapai 10,39 persen dari jumlah penduduk. 

Hal itu berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2019. 

Selanjutnya, berturut-turut yakni Kota Palopo dengan skor 10,32 persen, Kota Parepare sebesar 6,42 persen, Kabupaten Barru 5,79 persen.

Kabupaten Pangkep 5,41 persen, Kabupaten Gowa 4,87 persen, Kabupaten Sidrap 4,75 persen, Kabupaten Maros 4,71 persen, Kabupaten Luwu 4,66 persen, dan Kabupaten Takalar 4,13 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan mencatat penduduk yang bekerja di Sulsel pada Agustus 2019 sebanyak 3.830.096 orang, bertambah 55.172 orang sejak Agustus 2018. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, Irwan Bangsawan mengatakan, Per oktober 2019 rilis BPS angka pengangguran turun cukup signifikan

 Dari 12,19 persen tahun 2018 dan  10,39 persen pada Oktober 2019. 

Sehingga, angka pengangguran dari Agustus ke Oktober stagnan.  

Irwan mengatakan, akan memaksimalkan Job fair sebanyak 3 kali setahun. 

 Selanjutnya, memaksimalkan Skill Development Centre (SDC) Kota Makassar. 

"Kami ingin melakukan pelatihan keterampilan kerja sama LPK (Lembaga Pelatihan Kerja). Kami akan bekerja sama BNSP untuk mensertifikasi kepada karyawan-karyawan dan calon tenaga kerja," katanya. 

Irwan Bangsawan mengatakan, dalam program kerja 2020, Dinas Tenaga Kerja akan mengirim magang ke Jepang dan Jerman. 

"Kami juga akan mengirim pemuda pemudi untuk mengikuti pelatihan keterampilan di berbagai BLKI di seluruh Indonesia," katanya. 

Caranya untuk masuk program kerja Disnaker Makassar yakni  mendaftarkan diri ke kantor Disnaker Kota Makassar,   Jl Pettarani nomor 72 di posko layanan ketenagakerjaan lantai 1. 

Pada draf RKA RAPBD 2020, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Makassar mengajukan anggaran senilai Rp 9.802.000.000. Rerata yang diusulkan untuk kegiatan pelatihan.

Seperti pelatihan pengembangan kewirausahaan dengan jumlah peserta 46 orang, anggaran senilai Rp 1.575.903.780.

Bukan hanya itu, dalam draf RKA, Disnaker juga mengusulkan anggaran senilai Rp 130.894.000 bagi 104 orang untuk mengikuti peningkatan kompetensi instruktur Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).

Kemudian peningkatan profesionalisme tenaga pelatihan LPK sebanyak 104 orang dengan anggaran yang diusulkan senilai Rp 179.172.000.

Kegiatan lain, jumlah sertifikasi kompetisi tenaga kerja dengan target 300 orang. Nilai anggaran yang diusulkan Rp 896.844.000.

Lalu peningkatan kompetensi bagi pencari kerja yang akan diberi pelatihan sebanyak 52 orang dengan anggaran Rp 418.493.000.
Tak hanya itu, untuk pelayanan administrasi pencari kerja atau kartu kuning, Disnaker Makassar dalam draf RKA RAPB juga mengajukan anggaran senilai Rp 1.074.382.000.

Sementara pembinaan tenaga kerja migran Indonesia senilai Rp 123.060.250. Kegiatan serupa, pembinaan tenaga kerja mandiri itu anggaran yang diusulkan Rp 831.861.680.

Masih seputar pembinaan dan pemantauan peraturan perusahaan, target sebanyak 300 perusahaan itu senilai Rp 81.333.000.

Kemudian pelayanan administrasi dan mediasi pengaduan perselisihan hubungan industri, Disnaker mengajukan anggaran Rp 565.193.000.

 
Sementara anggaran untuk pembinaan dan pemantauan upah minimum kota dengan terget 300 perusahaan itu Rp 521.436.000 dan pengelolaan administrasi perkantoran Rp 2.033.671.351.

Adajuga anggaran rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan anggaran yang diusulkan senilai Rp 400.000.000.

Lalu pembinaan dan penilaian standar ISO terhadap pelayanan administrasi ketenangan kerjaan senilai Rp 59.672.000.

Untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Disnaker mengajukan anggaran senilai Rp 685.683.939 dengan 12 item program.

Salah satu paling besar anggarannya yakni pemeliharaan rutin alat angkutan bermotor Rp 299.501.500 dengan jumlah kendaraan 13 unit.

Kemudian pemeliharaan kendaraan roda empat atau satu unit mobil jabatan senilai Rp 40.019.000.

Kegiatan lain adalah informasi pasar kerja online, jumlah yang disebar luaskan sebanyak 13.000 loker dengan anggaran Rp 36.000.000. Pengelolaan keuangan SKPD senilai Rp 187.800.000.(*)

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur: