Tribun Makassar

Legislator Gerindra Soroti Transparansi Pembahasan APBD Makassar 2020

Hal disampaikan karena kurangnya transparansi terhadap detail anggaran yang diajukan pemerintah daerah kepada legislatif.

Legislator Gerindra Soroti Transparansi Pembahasan APBD Makassar 2020
abdiwan/tribun-timur.com
Wakil Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar Nunung Dasniar menyoroti penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 Makassar 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wakil Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar Nunung Dasniar menyoroti penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 Makassar.

Wakil Bendahara DPC Gerindra Makassar ini menilai alokasi anggaran jauh dari prinsip akuntable.

Hal disampaikan karena kurangnya transparansi terhadap detail anggaran yang diajukan pemerintah daerah kepada legislatif.

"Misalnya untuk anggaran SKPD yang tidak bermitra dengan komisi A, kami tidak tahu," jelas Nunung, mengkonfirmasi Tribun, Rabu (4/12/2019).

Padahal sebagai wakil rakyat yang diberikan amanah untuk mengawal aspirasi dan kepentingan masyarakat, semua harus detail, dengan tidak terbatas hanya pada mitra kerja komisi dimana ia ditempatkan.

"Kita inikan mewakili suara seluruh elemen masyarakat, sementara persoalan mereka tidak saja berkaitan dengan masalah pelayanan di pemerintahan yang memang tupoksi dari komisi A. Keluhan mereka ada soal kesehatan, banjir, bantuan sosial, kami terima dari mereka," jelasnya.

Olehnya seluruh anggota dewan, mestinya mendapat seluruh rincian anggaran di masing-masing SKPD." Yang dapat itukan hanya anggota banggar saja, itu pun hanya gambaran umum, detailnya ada di setiap komisi," jelasnya.

Menurutnya, kedepan guna memenuhi unsur keterbukaan tersebut Pemkot Makassar juga harus menyediakan sebuah situs resmi terkait penyusunan anggaran, yang bisa diakses oleh public dalam bentuk e-katalog. Rancangan Kerja Anggaran(RKA) kata dia sudah harus dipublis sebelum dibahas di DPRD.

"Pemkot harus menyediakan website yang bisa diakses dan dipantau oleh seluruh masyarakat. Jadi bukan hanya dewan yang mengawasi tapi publik pun ikut megawasi, sehingga antara eksekutif dan legislatif tidak ada yang ditutupi dari masyarakat," ujarnya.

Lanjut Nunung, desakan untuk keterbukaan anggaran ini bukan untuk menghambat proses pembahasan RAPBD kedepannya.

Halaman
12
Penulis: Abdul Azis
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved