Prof Rudi Optimis, BPBD Sulsel Justru Pasrah Soal Helikopter

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel, Prof Rudi Djamaluddin menegaskan optimis Pemprov Sulsel mengadakan helikopter di tahun 2020 mendatang.

Menurutnya, helikopter ini adalah armada yang paling dibutuhkan pemerintah provinsi khususnya jika terjadi bencana di daerah terisolir.

"Optimis dong. Sulawesi Selatan yang luas begini ditambah lagi belum adanya konektivitas yang belum mapan kita butuh heli ini," ujarnya.

Helikopter adalah suatu kebutuhan khususnya penanggulangan bencana.

Ia menjelaskan, jika terjadi bencana seperti longsor dn akses menuju lokasi itu terputus, tentu helikopter solusi untuk mengevakuasi masyarakat yang terdampak bencana.

Beberapa kejadian di Sulsel, termasuk di kabupaten Gowa, karena lambatnya evakuasi korban bencana pun berjatuhan.

"Banyak yang tidak layak menjadi korban, tapi berujung jadi korban. Alasannya apa, itu karena terlambat dilakukan pertolongan," ujarnya, sembari sebut pihaknya optimis adakan helikopter karena itu kebutuhan.

Terpisah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulsel, Syamsibar mengatakan pihaknya menyerahkan keputusan pengadaan armada ini kepada dewan perwakilan rakyat agar menyepakati usulan pengadaan helikopter dengan anggaran Rp 31 miliar.

"Kami serahkan keDPRD dan TAPD, yang jelas kami sudah usulkan," katanya.

Usulan heli ini karena melihat kondisi di Sulsel masuk dalam kategori zona merah, dan sangat rentang bencana.

"Tidak ada satupun kabupaten luput bencana seperti banjir," sebutnya.

Sekedar diketahui, pengadaan helikopter ini diadakan melalui usulan anggaran pokok BPBD Sulsel tahun anggaran 2020.

Tahap awal ini, BPBD hanya usul adakan 1 unit.

Di BPBD sendiri saat ini tercatat memiliki sejumlah armada penanggulangan bencana, seperti armada dapur umum, perahu karet amphibi, toilet darurat, truck, tangki pengangkut air bersih, dan pick up.

Sebelumnya, sejumlah legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan meminta pembahasan pengadaan helikopter dikaji ulang dalam Badan Anggaran (Banggar).

Alasanya, anggaran yang dialokasikan Pemprov senilai Rp 31 miliar dianggap tidak cukup mengakomodir biaya operasionalnya dan biaya pemeliharan.

"Jangan sampai nasibnya seperti ambulans. Hanya dijadikan objek foto lalu disebar di medsos," kata legislator PKS Ismail.

Ismail meminta agar BPBD melakukan kajian ulang terhadap pengadaan helikopter untuk bisa memberikan asas manfaat terhadap penanggulangan bencana.

Senada disampaikan legislator Demokrat Haedar Majid. Jika anggaran tidak mendukung perlu dipertimbangkan ulang.

"Masih butuh kajian lebih jauh agar nisa membawa manfaat membantu operasinal maupun langka antisipasi," sebutnya.(sal)

Laporan wartawan Tribun Timur, Saldy

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur: