IBM Angkat Bicara Soal Pengangkatan Plt Rektor IPDN Jatinangor

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Direktur Eksekutif Indonesian Bureaucracy Monitoring (IBM) Moeslimin Achmad menduga telah terjadi masalah dalam pengelolaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Menurut Moeslimin, oligarki birokratisme kekuasaan cenderung menyalahgunakan wewenang.

Misalnya, lanjut Moeslimin dalam proses penggantian Rektor IPDN Prof Murtir Jeddawi dan Direktur IPDN Sumatera Barat, Bustamar hanya berdasar opini subjektif pihak tertentu.

"Pengangkatan Plt Rektor IPDN Jatinangor pada tanggal 19 Oktober 2019, menjelang pergantian kabinet, terkesan konspiratif, tanpa melalui mekanisme formal yang berlaku dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo" katanya dalam rilis diterima Tribun, Senin (25/11/2019) malam.

"Yang pada bulan April 2020 masuk masa pensiun, mengangkat dirinya sendiri sebagai Plt Rektor IPDN dengan memutasi Rektor sebelumnya," ujarnya.

Menurut Moeslimin, pengangkatan itu disinyalir memperpanjang masa jabatan yang bersangkutan sebagai ASN, karena pada bulan April 2020 sudah masuk masa pensiun, sedangkan jabatan rektor sendiri bisa dengan usia di atas 60 tahun.

Demikian juga dengan pengangkatan Direktur IPDN Sumatera Barat, juga melanggar aturan yang berlaku, yaitu PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS Pasal 10 angka 9 dikarenakan pejabat itu hampir 46 hari absen dari pekerjaan.

"Demikian beberapa hal yang terjadi di IPDN yang mengganggu profesionalisme dan soliditas di dalam Institusi IPDN, untuk itu kami IBM memohon Bapak Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri agar melakukan langkah-langkah kongkrit untuk menyelesaikan kemelut dalam tubuh IPDN," jelas Moeslimin.

Laporan Wartawan tribuntimur.com / Abdul Azis Alimuddin

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur: