Ternyata Gaji Ahok sebagai Komisaris Utama BUMN Pertamina Bukan Rp 3,2 M, Terungkap di DPR RI

Ternyata gaji Ahok suami Puput Nastiti Devi sebagai Komisaris Utama BUMN Pertamina bukan Rp 3,2 M, terungkap di DPR RI.

Ternyata Gaji Ahok sebagai Komisaris Utama BUMN Pertamina Bukan Rp 3,2 M, Terungkap di DPR RI
FD PHOTOGRAPHY VIA INSTAGRAM.COM/@BASUKIBTP
Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan istrinya, Puput Nastiti Devi. 

TRIBUN-TIMUR.COM - Ternyata gaji Ahok suami Puput Nastiti Devi sebagai Komisaris Utama BUMN Pertamina bukan Rp 3,2 M, terungkap di DPR RI.

Lalu, berapa nilai gaji mantan suami Veronica Tan itu?

Gaji dan kompensasi yang diterima mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok alias BTP sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) disebut mencapai Rp 3,2 miliar per bulan.

Menanggapi hal itu, Direktur Pemasaran Korporat Pertamina Basuki Trikora Putra mengatakan, gaji dan kompensasi komisaris dan dewan direksi yang mencapai Rp 3,2 miliar per bulan tidak benar alias hoaks.

"Gaji Rp 3,2 miliar itu banyak sekali. Ya, anggap saya itu hoaks ya, Pak," kata Basuki Trikora Putra saat menghadiri rapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin (25/11/2019).

Dia menuturkan, angka itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bahkan, Basuki Trikora Putra tidak tahu dari mana perhitungan hingga menghasilkan angka Rp 3,2 miliar per bulan tersebut.

"Itu angka yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kita juga tidak tahu dari mana angka sebesar itu," kata dia.

 Kabar Sedih Almira Tunggadewi Yudhoyono Anak Agus Harimurti Yudhoyono dan Annisa Pohan, Mohon Doanya

 Kabar Buruk Anies Baswedan, Terancam Tak Digaji 6 Bulan - Disanksi Pemerintahan Jokowi, Pelanggaran

 Penampilan Terbaru Angelina Sondakh di Penjara, Lihat Cara Aaliyah Massaid Perlakukan Ibu Tirinya

Sebelumnya diberitakan, dewan komisaris dan dewan direksi Pertamina sebagai pejabat di Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) mendapat gaji dan kompensasi.

Kompensasi Komisaris BUMN tertera dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara NOMOR PER-01/MBU/05/2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri BUMN Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.

Halaman
1234
Editor: Edi Sumardi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved