Ternyata Gaji Ahok sebagai Komisaris Utama BUMN Pertamina Bukan Rp 3,2 M, Terungkap di DPR RI

Kompensasi yang dibayar atau terutang pada manajemen kunci dan dewan komisaris berdasarkan laporan tersebut per 31 Desember 2018 sekitar 47,237 juta dollar AS.

Pada 2018, ada 11 orang direksi serta 6 orang komisaris.

Alasan Erick Thohir Angkat Ahok

Dengan perhitungan pembagian rata, maka per orang mendapatkan kisaran Rp 3,2 miliar per bulan atau sekitar Rp 38 miliar per tahun.

Sejumlah media massa internasional mengulas Ahok menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) karena dianggap sebagai sosok penggebrak.

Penunjukan mantan Gubernur DKI Jakarta itu diutarakan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) Erick Thohir di kompleks Istana Kepresidenan Jumat (22/11/2019).

Media internasional seperti Nikkei Asian Review memilih judul Former Jakarta governor makes comeback in prominent Pertamina role.

Dalam ulasannya, harian yang berbasis di Tokyo itu mengulas penjelasan Erick Thohir mengapa Ahok dipilih sebagai Komisaris Utama Pertamina.

Diwartakan Reuters via Euronews, Pertamina menghadapi serangkaian target, seperti memotong impor energi dan meningkatkan kapasitas kilang.

"Kami membutuhkan seseorang yang bisa melakukan terobosan. Kami butuh sosok penggebrak itu (di Pertamina)," kata Menteri Erick Thohir.

• Lihat Gaji Ahok di Komisaris Utama Pertamina, Sosok Putra Sulsel Digeser, Tugas Bersama Budi Sadikin

Politisi PDIP itu bakal dipercaya untuk membenahi perusahaan energi pelat merah yang pernah disebut sebagai "negara dalam negara" itu.

Sebab, Pertamina sebelumnya memegang hak untuk memberikan konsesi minyak dan gas kepada perusahaan lain, dilaporkan Nikkei.

Perusahaan yang pernah menjadi lumbung uang Indonesia di periode 1967-1998 itu acap dikritik karena birokrasinya terlalu gemuk dan tidak efektif.

Selain itu, seperti diberitakan media Singapura The Straits Times, Pertamina yang merupakan BUMN strategis juga disebut dilanda korupsi.

• Jubir Istana Fadjroel Rachman Pastikan Prabowo Subianto Dicopot dari Menhan oleh Jokowi Jika

September lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bambang Irianto tersangka terkait dugaan suap perdagangan minyak mentah dan produk kilang Pertamina.