Bupati Luwu Minta Kendaraan Dinas Seharga Rp 1,1 Miliar

TRIBUNLUWU.COM, BELOPA - Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 baru dimulai oleh pihak legislatif dan eksekutif Pemerintah Kabupaten Luwu.

Pembahasan tiap organisasi perangkat daerah (OPD) secara bertahap hingga beberapa hari ke depan di DPRD Luwu, Jl Jenderal Sudirman, Kecamatan Belopa, Luwu.

Dalam dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) tiap OPD sebagian menjadi sorotan Anggota DPRD Luwu.

Dimana sebagian aliran dana menurut beberapa anggota dewan tidak pro ke masyarakat Luwu.

Salah satunya rencana anggaran di Sekretariat Daerah.

Dari banyaknya item di Sekretariat Daerah, salah satu adalah pengadaan mobil operasional rujab Bupati dan Wakil Bupati.

Mobil operasional ini masuk dalam program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

Nilai untuk kendaraan operasional tersebut, Rp 1,6 Miliar.

Masing-masing operasional rujab Wakil Bupati satu unit Rp 460 juta, sementara Bupati satu unit Rp 1,1 Miliar.

Sumber dana untuk pengadaan mobil ini bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Padahal, pada awal menjabat Bupati Luwu, Basmin Mattayang, menggunakan kendaraan dinas senilai Rp 2 Miliar.
"Pengadaan mobil dinas sebaiknya jangalah. Biar anggaran 2020 ini digunakan ke yang lebih berasas manfaat ke masyarakat, khususnya petani," ujar Anggota DPRD Luwu, Muliadi, Jumat (22/11/2019).

Menurutnya, petani di Luwu saat ini membutuhkan perhatian khusus untuk menunjang hasil petani.

Seperti petani yang menggarap sawah di beberapa wilayah di Luwu masih membutuhkan irigasi.

"Juga memaksimalkan pelayanan BPJS yang hampir 50 persen hilang pelayanan dasar kesehatannya. Anggaran ini harusnya berskala priorotas ke masyarakat menengah ke bawah," harapnya.

TribunLuwu.com yang mencoba mengonfirmasi ke penjabat sementara Sekretaris Daerah, Ridwan Tumbalolo, terkait berita tersebut melalui telepon tidak direspon.