Kabupaten Bone

Dalam hubungannya dengan bidang ini, sistem kerajaan Bone pada masa lalu sangat menjunjung tinggi kedaulatan rakyat atau dalam terminologi politik modern dikenal dengan istilah demokrasi.

Ini dibuktikan dengan penerapan representasi kepentingan rakyat melalui lembaga perwakilan mereka di dalam dewan adat yang disebut “Ade Pitue”, yaitu tujuh orang pejabat adat yang bertindak sebagai penasihat raja.

Segala sesuatu yang terjadi dalam kerajaan dimusyawarahkan oleh Ade’ Pitue dan hasil keputusan musyawarah disampaikan kepada raja untuk dilaksanakan.

Ade Pitu merupakan lembaga pembantu utama pemerintahan Kerajaan Bone yang bertugas mengawasi dan membantu pemerintahan kerajaan Bone yang terdiri dari 7 (tujuh) orang yaitu :

1. ARUNG UJUNG, bertugas Mengepalai Urusan Penerangan Kerajaan Bone

2. ARUNG PONCENG, bertugas Mengepalai Urusan Kepolisian/Kejaksaan dan Pemerintahan

3. ARUNG TA, Bertugas Bertugas Mengepalai Urusan Pendidikan dan Urusan Perkara Sipil

4. ARUNG TIBOJONG, Bertugas Mengepalai Urusan Perkara / Pengadilan Landschap/ Hadat Besar dan Mengawasi Urusan Perkara Pengadilan Distrik.

5. ARUNG TANETE RIATTANG, Bertugas Mengepalai Memegang Kas Kerajaan, Mengatur Pajak dan Mengawasi Keuangan

6. ARUNG TANETE RIAWANG, Bertugas Mengepalai Pekerjaan Negeri (Landsahap Werken – LW) Pajak Jalan Pengawas Opzichter.

7. ARUNG MACEGE, Bertugas Mengepalai Pemerintahan Umum Dan Perekonomian.

Selain itu di dalam penyelanggaraan pemerintahan sangat mengedepankan asas kemanusiaan dan musyawarah.

Prinsip ini berasal dari pesan Kajaolaliddong seorang cerdik cendikia Bone yang hidup pada tahun 1507-1586 pada masa pemerintahan Raja Bone ke-7 Latenri Rawe Bongkangnge.

Kajao lalliddong berpesan kepada Raja bahwa terdapat empat faktor yang membesarkan kerajaan yaitu:

Seuwani, Temmatinroi matanna Arung Mangkau’E mitai munrinna gau’e (Mata Raja tak terpejam memikirkan akibat segala perbuatan).