Mamasa Swasembada Padi, Beras Luar Daerah Tetap Dominasi Pasar dan Mahal?

TRIBUNMAMASA.COM, MAMASA - Beberapa tahun terakhir Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat dinyatakan sebagai swasembada padi.

Bahkan tahun depan Dinas Pertanian berencana mempertahankan status suwasembada beras.

Ada beberapa indikator suatu daerah dinyatakan swasembada padi, menurut Kepala Dinas Pertanian, Mambu saat dikonfirmasi Jumat (14/11/2019) siang.

Misalnya lanjut dia, yaitu luasan sawah yang ada dalam suatu daerah tertentu.

Ia menjelaskan, secara teknis untuk menentukan swasembada padi, yakni dengan menjumlah luasan sawah, hasil produktifitas dan jumlah pertanaman pertahun atau indeks pertanaman (IP).

Menurut Mambu, berdasarkan kalkulasinya, kebutuhan beras untuk Kabupaten Mamasa dengan jumlah penduduk kurang lebih 200 ribu jiwa, dianggap bisa terpenuhi.

• Agus Surya Bakti Tak Lagi Berseragam TNI, Curhatan Istri Bella Saphira 6 Tahun Berjuang Mendampingi

• Sukses Buat Inovasi Kebun Desa, Kini Desa Mattiro Matae Pangkep Buat Taman Ekobrik

"Indikatornya juga itu, kurang beras dari luar yang masuk, untuk kebutuhan sehari-hari sudah cukup produksi dalam daerah," jelas Mambu siang tadi.

Bahkan kata Mambu, sebagian produksi beras dari Mamasa diekspor ke luar daerah.

Dengan kondisis itu, Mambu menekankan bahwa kebutuhan beras dan produksi dalam daerah sudah terpenuhi.

Lebih jauh Bambu menjelaskan, secara nasional, kebutuhan beras perkapita pertahun, 114,6 kilo.

Jika dikalikan dengam kebutuhan beras dan produksi yang ada menurut Mambu, Mamasa dinyatakan Surflus terkait produksi beras.

"Sudah ada lebihnya, jadi walaupun tidak ada beras masuk dari luar, masyarakat tidak akan kelaparan," jelasnya.

Ia menambahkan, terkadang harga beras di Mamasa dianggap mahal, meski sudah ditetapkan harga standar atau harga pokok penjualan (HPP).

• Agus Surya Bakti Tak Lagi Berseragam TNI, Curhatan Istri Bella Saphira 6 Tahun Berjuang Mendampingi

• Sukses Buat Inovasi Kebun Desa, Kini Desa Mattiro Matae Pangkep Buat Taman Ekobrik

Namun yang menyebabkan adalah disatu sisi masyarakat bisa membeli produksi dalam daerah, disisi lain petani juga tidak boleh merugi.

"Kalau harga rendah sekali, petani juga bisa rugi. Untuk Mamasa saya liat masih wajar," pungkasnya.