Profil Andi Akmal Pasluddin Satu-satunya Wakil Rakyat Sulsel di DPR RI Komisi Pertanian

Fraksi PKS memandang kelemahan penyusunan RAPBN ada pada realokasi pengurangan belanja K/L.

Selain itu, alokasi dana pendidikan harus lebih terstruktur. Pemerintah harus memiliki kebijakan reward dan punishment yang efektif dan dengan adanya alokasi transfer daerah dan dana desa diharapkan terdapat penambahan pusat ekonomi baru. Keputusannya, Fraksi PKS menyetujui RUU RAPBN 2017 dengan catatan masalah yang telah dipaparkan dapat disampaikan pada Sidang Paripurna.

RUU APBN 2018 beserta Nota Keuangannya

24 Agustus 2017 - Dalam rapat Paripurna,  Andi perwakilan dari Fraksi PKS untuk membacakan pandangan Fraksi PKS terhadap RUU APBN 2018, beserta nota keuangannya. Sebelum membacakan tanggapan Fraksi PKS, Andi mengucapkan syukur karena kita bisa merayakan 72 tahun kemerdekaan Indonesia, karena 72 tahun merdeka kita dapat memahami titik pencapaian dari hampir semua bidang.

Setelah 72 tahun merdeka ada beberapa pencapaian positif, meskipun masih jauh dari memuaskan. Andi mengatakan bahwa Indonesia diakui di dunia internasional sebagai negara demokrasi, meskipun demokrasi kita belum benar-benar berkualitas karena belum mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Fraksi PKS meningatkan semua komponen bangsa untuk saling percaya, jika semua bangsa memiliki rasa saling percaya yang rendah, maka akan sulit untuk maju.

Menurut Andi, dalam prospek ekonomi kita masih terbelenggu dengan kesenjangan yang memprihatinkan, karena setelah 72 tahun merdeka kita masih mempunyai 27,7 juta orang dalam kemiskinan, kesenjangan ekonomi yang lebar menimbulkan kecemburuan sosial. Kemerdekaan yang menjanjikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat juga tercederai dengan kesenjangan sosial.

Stagnannya pertumbuhan ekonomi yang rata-rata 5%, membuat tingginya kemungkinan pengangguran, karena kemiskinan dan pengangguran masih tinggi di Indonesia. Andi melayangkan pertanyaan, apakah Indonesia mampu menjadi negara ekonomi papan atas?,

Dia mengatakan bisasaja, dengan diperkuat melalui produksi, dengan tanah yang subur, karna jika negara dalam kondisi menengan dalam beberapa tahun, dia akan masuk dalam middle income trap.

Adapun poin-poin yang menjadi tanggapan Fraksi PKS sebagai berikut, Fraksi PKS memandang RAPBN 2018 masih butuh penajaman agar lebih sehat dan kredibel. Fraksi PKS secara umum berpendapat bahwa RAPBN masih harus dipertajam. Fraksi PKS memberikan pandangan target pertumbuhan 5,4%, masih terlalu optimis. Struktur ekonomi Indonesia harus di perkuat dalam SDA, dan meningkatkan di dalam ekonomi maritimnya.

Kelas menengah atas lebih memilih saving daripada spending. Fraksi PKS menilai pemerintah seharusnya menargetkan inflasi lebih rendah dari 5,3%. Inflasi pangan yang cukup tinggi perlu dikendalikan. Fraksi PKS menilai target perpajakan 1609,4 Triliun meragukan dapat dicapai melihat kinerja selama ini, dan PNPB Rp267,9 Triliun belum optimal.

Belanja negara Rp2204,4 Triliun secara umum masih perlu penajaman. Sebesar Rp409 Triliun anggaran untuk infrastruktur di RAPBN 2018 meningkat. Pemerintah serius untuk ketahanan pangan, karena Rp99,1 Triliun untuk pangan perlu ditinjau ulang, karena lebih rendah. Fraksi PKS memandang alokasi anggaran kesehatan 110,2 Triliun masih konsisten memenuhi amanat. Pemerintah perlu memberikan insentif seperti subsidi pupuk dan jaminan yang lain. Rp440,90 Triliun alokasi untuk pendidikan. Fraksi PKS memandang perlu efektivitas untuk program-program perlindungan sosial. Rp105,7 Triliun anggaran pertahanan, Fraksi PKS menilai perlu dikaji lebih dalam, karena alokasi dan fungsi  anggaran pertahanan adanya penurunan Rp14 Triliun dari 2017, alokasi anggaran pertahanan harus berdampak kesejahteraan prajurit. Rp701 Triliun anggaran transfer daerah yang stagnan perlu diperhatikan, fraksi PKS memandang periu adanya keseriusan dalam dana desa. Fraksi PKS menilai agar memberikan kesejahteraan untuk prajurit-prajurit TNI, termasuk TNI yang menjaga perbatasan negara. Fraksi PKS menilai utang menjadi anggaran berat dari tahun ke tahun, maka pemerintah rugi karena sudah berutang tapi tidak digunakan.