Ombudsman Sosialisasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik di Lingkup OPD Bone

Pada kesempatan tersebut, Asisten Ombusman RI, Aswiwin Sirua, menjelaskan, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan sampai tingkat desa

Ombudsman Sosialisasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik di Lingkup OPD Bone
justang/tribunbone.com
Asisten Ombusman RI, Aswiwin Sirua, melakukan sosialisasi penyusunan standar pelayanan publik kepada jajaran OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Bone, di Hotel Novena, jl Ahmad Yani Kecamatan Tanete Riattang Barat Kota Watampone, dihadiri Asisten Bidang Administrasi Setda Bone Dr Asriady Sulaiman, Kamis (14/11/2019). 

TRIBUNBONE.COM, WATAMPONE - Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Asisten Ombusman RI, Aswiwin Sirua, melakukan sosialisasi penyusunan standar pelayanan publik kepada jajaran OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Bone, Kamis (14/11/2019).

Kegiatan tersebut berlangsung di di Hotel Novena, jl Ahmad Yani Kecamatan Tanete Riattang Barat Kota Watampone, dihadiri Asisten Bidang Administrasi Setda Bone Dr Asriady Sulaiman.

Bunga KUR Turun Jadi 6%, Efektif Berlaku Januari 2020, 3 Bank Besar Sambut Positif

Pada kesempatan tersebut, Asisten Ombusman RI, Aswiwin Sirua, menjelaskan, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan sampai tingkat desa ada pelayanan publik yang wajib dilaksanakan.

"Kegiatan ini bagian dari implementasi amanah Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 Tentang pelayanan publik, Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah," katanya.

Truk Antri Solar di SPBU, Pertamina MOR VII Sulawesi Minta Warga Tak Panik

"Kemudian, Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 dan Permenpan nomor 15 Tahun 2014 Tentang pedoman standar pelayanan pelaksanaan pasal 22 ayat 3 Peraturan Pemerintah nomor 96 Tahun 2012," tambahnya.

Selanjutnya dia, menjelaskan, bahwa ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara layanan publik di antaranya setiap penyelenggara wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan.

7 Fakta Pelaku Pembunuhan Mahasiswa UMI Ditangkap, Nama Lengkap, Usia, Fakultas Asal

Dalam menyusun standar pelayanan tersebut, kata Aswiwin Sirua, penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait yang mengacu pada ketentuan teknis yang ada.

“Kami akan melakukan penilaian dan pengawasan dalam pelaksanaan pelayanan publik, namun untuk di Bone ini beberapa dinas sudah cukup baik melaksanakan pelayanan publik meskipun tentunya perlu lebih ditingkatkan lagi," pungkasnya.

Sementara itu, Asisten Bidang Administrasi Setda Bone, Asriady Sulaiman, yang membuka kegiatan tersebut mengatakan, perkembangan teknologi saat ini menuntut pemerintah untuk lebih meningkatkan pelayanan publik.

Pendaftaran CPNS 2019 sscasn.bkn.go.id Kemenpora Buka 11 Formasi S1 & D3, Ini Rincian & Pelaksanaan

Olehnya itu, Pemerintah Kabupaten Bone menyambut baik sosialisasi kepatuhan yang dilakukan Ombudsman sebagai komitmen untuk memenuhi Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Halaman
1234
Penulis: Justang Muhammad
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved