Pemprov Sulsel Usul APBD 2020 Rp 10,79 T, Belanja Apa Saja?
Hal itu dalam nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2020 yang dibacakan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah dalam rapat paripurna.
Penulis: Hasan Basri | Editor: Ansar
lihat foto
Di sisi lain kata dia juga diarahkan untuk pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi pembangunan infrastruktur, tetap menjadi prioritas khusus.
Khususnya pada jalan dan jembatan daerah terisolir, yakni akses ke kawasan produksi dan kawasan strategis lainnya dan daerah destinasi serta peningkatan jaringan irigasi.
Lanjut Nurdin, teknis yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi diharapkanagar dengan kebijakan ini memiliki dampak multiplayer.
Tujuanya mendorong akselerasi antar sektor pembangunan khususnya untuk sektor pertanian.
Sehingga nantinya Sulsel menjadi daerah Mandiri benih. Sulsel menjadi penyangga khusus untuk kawasan Timur Indonesia sektor industri tetap menjadi perhatian khusus.
"Dalam hal ini dengan mengoptimalkan promosi potensi termasuk kemitraan dengan media media baik cetak maupun elektronik dalam rangka menarik investasi Sulawesi Selatan," paparnya.
Adapun sebagai gambaran umum instrumen penyelenggaraan pemerintah 2020 mendatang, Pemerintah Provinsi Sulsel menarget pendapatan daerah sebesar Rp 10.46 Triliun.
Angkat itu bersumber dari komponen pendapatan asli daerah sebesar Rp 4,56 Triliun lebih, pendapatan transfer sebesar 5,802 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 78 miliar lebih.
Beranjak dari target APBD di tahun 2019 mengalami peningkatkan sekitar 5,48 persen. Namun dia menyampaikan bahwa apa yang ada dalam dokumen rapbd itu, masih bersifat rancangan.
• Merasa Terganggu BCL Sahabat Luna Maya Semprot Syahrini & Tutup Telinga: Aduh! Berisik
• LIHAT Pas Foto 6 Artis Indonesia Zaman Sekolah, Bandingkan Luna Maya dan Syahrini! Cantik Mana?
Harapanya agar ada masukan masukan dari dewan dalam rangka semakin menyempurnakan APBD ini sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat Sulawesi Selatan, tercapai.
Dia menyebut dalam rangka mewujudkan apa yang menjadi target dalam dokumen perencanaan tersebut tentunya diperlukan sinergitas antara pusat dan pemerintah daerah.
Termasuk pihak lainnya sebab kita ketahui bersama bahwa seiring dengan perkembangan yang kita rasakan saat ini.
Dibarengi pula oleh tuntutan kebutuhan pelayanan dalam berbagai sektor yang semakin kompleks dan membutuhkan sumber daya finansial yang memadai.
"Oleh karena itu tumpuan yang hingga saat ini masih bertumpu pada pajak khususnya pajak kendaraan bermotor. Harus di akselerasi oleh sektor lain khususnya sektor pertanian ekonomi kreatif pariwisata dan industri," ujarnya. (*)
Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur
Follow akun instagram Tribun Timur:
