RAPBD 2020 Mulai Dibahas, Ketua DPRD Sulbar Minta OPD Tak Dinas Luar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Ketua DPRD Sulbar Siti Suraidah Suhardi meminta eksekutif tak melakukan perjalanan dinas. Hal itu disampaikan Suraidah dalam menghadapi pembahasan Ranperda APBD Sulbar 2020.

Permintaan itu disampaikan Suraidah Suhardi kepada eksekutif usai Paripurna Penyerahan RAPBD Sulbar 2020 di Gedung DPRD Sulbar, Selasa (5/11/2019) kemarin.

• 14 Hari Operasi Zebra, Sebanyak Ini Pengendara Ditilang Polres Maros

• Iuran BPJS Naik Seratus Persen, Warga di Barru Pilih Turun Kelas

• Bocah Tak Tertolong Nyawanya di Mehalaan, Wakil Ketua Komisi II DPRD Mamasa Panggil Manajmen RSUD

• AM Seorang Santri Tewas Kesetrum saat Kerja Bakti, ini Kronologinya

• Ayu Ting Ting Konser 10 Tahun Berkarya, Janji Ruben Sang Promotor Igun & Raffi Nagita Tak Diundang?

• Kunjungi Korban Kebakaran Rajawali Makassar, Deng Ical Salurkan Sembako

"Saya harap Gubernur tidak memberi izin kepada pimpinan OPD meninggalkan daerah untuk sementara waktu,"tegas Suraidah dalam forum rapat paripurna penyerahan Ranperda RAPBD 2020.

Mantan Ketua DPRD Mamuju itu menuturkan, mekanisme pembahasan akan dilakukan dalam Rapat Badan Angggaran DPRD Sulbar.

Namun hasilnya tetap akan dikoordinasikan dengan Komisi-Komisi DPRD Sulbar. Sebab itu, kata dia, penting kehadiran OPD untuk menjelaskan jika ada yang ingin dijelaakan, baik dalam rapat banggar maupum komisi.

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar memastikan, Pimpinan OPD bersiap ketika mendapat panggilan DPRD Sulbar untuk memberikan penjelasan mengenai hal yang tertuang dalam Ranperda APBD 2020.

"Mereka sudah tahu semuanya bagaimana agar semua terealisasi dengan baik" ujar Ali Baal pada Paripurna Penyerahan Nota Keuangan dan RAPBD 2020 di Gedung DPRD Sulbar.

Dalam Paripurna itu Ali Baal juga menyampaikan arah kebijakan yang dituangkan dalam RAPBD Sulbar 2020. Yakni "Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Daya Saing Wilayah untuk Kesejahteraan Masyarakat dengan menarget lima sektor.

Pertama peningkatan drajat pendidikan dan kesehatan dengan program prioritas diarahkan pada peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, penuruanan stunting, kesehatan ibu dan anak, pencegahan pengendalian penyakit, penyediaan pendidikan berkualitas dan merata serta peningkatan kaulitas tenaga pendidik.

Kedua pengentasan kemiskinan dengan program prioritas peningkatan ekonomi masyarakat berbasis Mandiri, Sehat dan Cerdas (MARASA), Peningkatan Rumah layak huni, lapangan kerja, serta kualitas hidup masyarakat.

Tiga penguatan Konektivitas wilayah lebih kepada peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan, jembatan, penghubung telekomunikasi, energi, pemukiman, air baku, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Empat, pertumbuhan ekonomi inklusif dengan program prioritas meningkatkan produktivitas dan kualitas sarana dan prasarana pertanian, perikanan, perkebunan. Peningkatan daya saing industri dan pariwisata, pemanfaatan inovasi, perluasan akses usaha dan pemasaran

Lima, Tata kelola pemerintahan modern dengan prioritas pada optimalisasi pemanfaatan teknologi Informasi, penguatan produk hukum daerah, penguatan sistem pengendalian internal pemerintah.

Dari lima arah kebijakan itu, kata Ali, target pembangunan Sulbar ke depan adalah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdidik, berbudaya, melalui pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 8,5 persen serta menekan angka kriminalitas hingga 13,4 persen.

Target lainnya, adalah Indeks Reformasi Birokrasi kategori B, target jalan provinsi mantap 74 persen. Pertumbuhan ekonomi 7-8 persen, angka kemiskinan 9,2 persen, dan menarget peringkat 23 untuk daya saing daerah.