Tak Ajukan Formasi CPNS, Bupati Takalar Dinilai Abaikan Kepentingan Rakyat
Politikus Partai Golkar ini menyayangkan ketiadaan formasi CPNS 2019 untuk Pemkab Takalar.
Penulis: Ari Maryadi | Editor: Sudirman
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, TAKALAR - Bupati Takalar Syamsari Kitta, dinilai mengabaikan kepentingan rakyat lantaran tidak mengajukan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Takalar, Muhammad Jabir Bonto.
Politikus Partai Golkar ini menyayangkan ketiadaan formasi CPNS 2019 untuk Pemkab Takalar.
Kementan Kerja Optimis Wujudkan Swasembada Daging
VIDEO: GAM Gelar Aksi Unjuk Rasa di Parepare, Ini Tuntutannya
Buat Paspampres Kaesang Pangarep Tersipu Malu, Deretan Fakta Menarik Selebgram Anya Geraldine
Takalar adalah satu-satunya daerah di Sulsel yang tidak mengajukan formasi CPNS 2019 kepada Menpan RB.
"Rugi warga Takalar kalau tidak ada penerimaan CPNS. Kita kasih sekolah anak tinggi-tinggi tapi tidak ada peluang abdikan diri," katanya kepada Tribun, Senin (4/11/2019).
Jabir menyayangkan tindakan Bupati Takalar Syamsari Kitta, yang tidak mengajukan usulan formasi.
Hal itu dinilai mengabaikan kepetingan rakyat.
"Ini sama dengan mengabaikan kepentingan rakyat. Sebagai Wakil Ketua DPRD, saya memperjungan hak rakyat yang memilih saya. Kita minta Bupati Takalar harus berjuang temui Menpan RB," tuturnya.
Padahal, sejumlah sekolah di Kabupaten Takalar sangat membutuhkan tambahan tenaga pendidik untuk memajukan sektor pendidikan.
Belum lagi, sejumlah sumber daya manusia telah disiapkan dengan disekolahkan hingga perguruan tinggi.
"Desa-desa itu butuh guru, selama ini hanya guru honer kasihan. Tidak tahu nasibnya bagaimana. Saya kira itu kebutuhan mendesak," bebernya.
Jabir menegaskan, seorang kepala daerah semestinya memiliki visi mengurangi pengangguran, kemiskinan, dan menambah tenaga kerja pegawai.
Hal itu tidak terwujud jika Bupati Takalar Syamsari Kitta, yang tidak mengajukan formasi CPNS kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi.
"Visi bupati semestinya mengurangi penganguran, kemiskinan, dan menambah tenaga kerja. Ini akan konsultasi dengan pemerintah, lalu kita akan menghadap ke Menpan RB," imbuhnya.
Dalih Minim Anggaran
