Citizen Analisis: Memilih Mendikbud dengan Cara Ngawur, Solusi untuk Nadiem Makarim

saya memiliki keyakinan mantan CEO Go-Jek itu mampu menyambungkan kebutuhan dunia bisnis dengan dunia pendidikan, terutama di bidang inovasi teknologi

Citizen Analisis: Memilih Mendikbud dengan Cara Ngawur, Solusi untuk Nadiem Makarim
dok.tribun
M Budi Djatmiko

Permasalahan Kita
Begitu berat Ananda Nadiem ini harus menghadapi permasalahan yang sangat komplek di pendidikan dan kebudayaan Indonesia, maka perlu semua pihak membantu pemikiran dan meringankan bebannya dengan cara sinergi terhadap kebijakan dan memeberikan masukan yang sangat konstruktif untuk kemajuan bangsa.

Namun kebiasaan Menteri, Dirjen Direktur, dan Kepala L2dikti sebelumnya begitu dikeritik APTISI langsung mutung, naik pitam lalu tidak mau bertemu duduk bersama untuk saling beradu argumen untuk menyelesaikan berbagai masalah.

Salah Bung, Anda dibayar oleh rakyat untuk melayani kami. Dan jika ini terjadi kembali pada Nadiem, maka akan terulang kesalahan pendahulunya.

Salah satu hancurannya pendidikan kita adalah kurang mau mendengarnya menteri, dirjen, direktur, dan Kepala L2dikti terhadap masalah yang ada, mereka mau mendengar hanya pada orang yang dianggap menguntungkan dengan memujimujinya saja.

Melihat peranggai Nadiem dan usia yang masih muda lebih cenderung mau mendengarkan pendapat orang lain, namun jika mau menerima pendapat orang lain justru ini hal yang paling berbahaya buat dia dan masa depan pendidikan kita.

Masalah utama pendidikan kita adalah Pertama, Kualitas pendidikan yang masih rendah secara umum.

Kedua, APK, angka partisipasi kasar kita yang rendah baik tingkat pendidikan dasar menengah berkisar 60% dan pendidikan tinggi yang berkisar 36%.

Ketiga, sulitnya aksesibilitas ke tempat belajar karena negara kita adalah negara kepulauan.

Keempat, kurangnya tenaga pengajar dan dosen yang berkualitas sesuai dengan kualifikasi yang sangat baik.

Kelima, sejak Indonesia merdeka kita tidak memiliki roadmap pendidikan sehingga ganti menteri ganti kebijakan.

Keenam, birokrasi yang panjang dalam semua bidang termasuk didalamnya perijinan, pengurusan pangkat angka demik, dan lain-lain.

Ketujuh, kurikulum yang terlalu banyak dan cenderung memberatkan anak didik baik siswa dan mahasiswa.

Kedelapan, tidak ada ketersambungan antara dunia kampus dengan dunia industri tidak terjalin link & match,

Kesembilan, khusus untuk dasar menengah masalah zonasi belum terselesaikan dengan baik.

Kesepuluh, khusus di pendidikan tinggi, pelayanan Dikti dan L2dikti yang belum optimal, bahkan khusus dalam pelayanan L2Dikti banyak pengaduan dari PTS.

Kesebelas, untuk pendidikan tinggi rendahnya hasil Riset dan inovasi yang berkualitas.

Keduabelas, ada oknum pengelola perguruan tinggi yang nakal tidak taat azas, sehingga masyarakat menjenarisil bahwa semua PTS bermasalah.

Ketigabelas, lambatnya respon pada birokrat dan dunia kampus terhadap fenomena revolusi indutri 4.0 yang mendisrupsinya pendidikan kita, dan lain-lain.

Masalah Berat Dikti
Sebagai Keua Umum APTISI (Perguruan tinggi Swasta Indonesia), yang beranggotakan lebih dari 35.000 anggota dari 4700 PTS (unsur pimpinan yayasan dan unsur pimpinan pimpian PTS), yaitu masalah akreditasi Perguruan tinggi dan prodi, hal ini yang juga menjadi batu sandungan buat pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya bapak menteri yang baru.

Tentu hal ini sangat merepotkan, karena perguruan tinggi tiap hari hanya berkutat dengan borang dan APTISI mengusulkan kedepan akreditasi cukup dengan akreditasi institusi dan akreditasi prodi sunah (tidak ada kewajiban) sehingga perguruan tinggi bisa kretaif dan ada waktu untuk mengahsilkan inovasi unggul, melalui perubahan UU Dikti no. 12 tahun 2012.

Sekarang sedang terjadi masalah berat juga yaitu akreditasi institusi dengan berbagai alasan hampir 2000 lebih PT kita belum terakreditasi, tugas berat kemendikbud untuk menangani masalah ini.

Jika tidak akan terjadi ribuan alumni berbagai PT tidak bisa ikut mendaftar CPNS, keselahannya tentu karena belum terakreditasi, dan borangnya juga sangat berat dan juga pemerintah tidak punya uang untuk visitasi ke perguruan tinggi.

Maka usulan kedepan akreditasi online tanpa harus visit ke kampus, pasti akan bisa dan akan terjadi oleh Nadiem.

Solusi Permasalahan
Langkah awal Nadiem sudah tepat untuk mau mendengar dan belajar, karena telingga kita lebih banyak dari pada mulut, bagi Nadiem Anwar Makarim memang Alumni Brown University Amerika Serikat dan juga Alumni Harvard Business School Amerika Serikat, dalam kemauan untuk mendengar setiap pihak dalam 100 hari dapat diacungkan jempol.

Dan APTISI, HPTKes Indonesia, APPERTI dan GERAAAK Indonesia (Gerakan Elaborasi Rektor, Akademisi, Aktivis, dan Alumni Indonesia) siap memberikan masukan yang konstruktif.

Solusi yang paling ampuh sementara adalah menjadikan kemendikbud menjadi kementerian yang paling transparan karena akan digunakan teknologi digital, sudah saatnya semua pekerjaan terjadi tranparansi. Dan jika ini bisa dilaksanakan dalam waktu singkat Nadiem akan menjadi pahlawan pendidikan kita.

Permasalahan paling berat dapat diselesaikan dengan duduk bersama, dan Nadiem jangan mau mendengarkan satu pihak saja. Jangan ikuti gaya lama pendahulu Anda, yang akhirnya anda tidak pernah mendengar langsung dari sumber aslinya, tetapi datang dari orang sekitarnya yang justru dia mengambil keuntungan dalam mengambil kebijakan.

Carut marut anggaran disetiap kementrian yang dijadikan proyek setiap pejabat yang ada didalamnya ini adalah salah satu contoh nyata.

Ke depan dengan hanya sentuhan kecil dari Nadiem semua aplikasi yang ada di kemendikbud dan dikti akan menjadi sesuatu yang luar biasa mudah dioperasikan, akan lahir anggaran yang relatif kecil dan efisien.

Anggaran kemendikbud dan dikti akan jauh lebih kecil karena Nadiem mampu mengefisienkan rapat-rapat berbiaya tinggi yang dilakukan oleh semua kemeterian dengan teleconference.

Tetapi jangan harap Nadiem harus menghasilkan sebuah proses pendidikan yang baik, kecuali dia memilih orang-orang sekitarnya adalah orang-orang yang memiliki pengalaman baik dan bereputasi.

Sementara cacatan yang APTISI miliki ada dirjen dan direktur yang baik tetapi banyak yang kurang baik kualitas dan pelayanannya. Catatan terakhir dari rapat APTISI ada dirjen dan direktur yang dianggap paling dianggap merugikan banyak PTS.

Dan APTISI sudah usulkan pada kemendibud untuk tidak memakai kembali dirjen dan direktur kepala L2Dikti yang bermasalah kepada Presiden Joko Widodo juga kepada Kemendikbud.

Hancurnya Kampus Berbasis Tembok
Birokrasi pendidikan kita yang konyol sebentar lagi akan membunuh kampus-kampus berbasis tembok, dengan revolusi industri 4.0 akan ada era “Disruption” dimana secara garis besar, pengertian disrupsi (disruption) adalah inovasi yang akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara baru. Disrupsi berpotensi menggantikan pemain-pemain lama dengan baru.

Disrupsi bisa dilihat sebagai sesuatu yang positif karena merupakan sebuah inovasi yang dinamis. Tetapi bagi birokrat dengan pengetahuan rendah dan tanpa penglaman baik justru akan mencegahnya.

Satu hal yang menarik adalah bahwa pendidikan adalah salah satu institusi yang dikenal paling sulit berubah, itu dikarenakan kecepatan perubahan dilura lingkungannya jauh cepet berubah, sementara dia mereasa menjadi orang pintar dan sehingga tiba-tiba dia terkaget-kaget, karena ternyata dunia sudah berubah, ingat NOKIA?

Sombong menjadi simbian paling kuat akhirnya dia terkubur dengan nama besarnya. Apa buktinya, cara pembelajaran hari ini sama dengan cara pembelajaran satu abad yang lalu, tempat duduknya sama, papan tulisnya sama, sebentar lagi akan berubah. Dari cara klasik ke cara terkini (disruption).

Sesuatu hal yang menarik, ada pernyataan bahwa “pendidikan itu tidak oleh revolusioner”. Para ahli AI (artificial intellgent) dari Silicon Valley mengatakan “Kami tidak akan menyerahkan pendidikan kepada komputer”, bunyi petisi dari tahun 1954 yang dikumandangkan di Montreal sampai sekarang tidak pernah berubah.

Silakan semua berevolusi, tetapi pendidikan tidak akan pernah bisa. Hal inilah yang bisa menjebak proses pendidikan secara umum di dunia.

Dalam Worl Economic Forum, 2018, dikatakan bahwa diperkirakan 42% pekerjaan manusia akan digantikan robot dan artificial intelligence pada tahun 2011 dan 65% anak-anak kita sekarang sedang sekolah akan mendapatkan pekerjaan yang saat ini belum ada sebelumnya.

Jadi apa artinya dia sekolah, dan apa artinya pekerjaan kampus, artinya sekolah lambat mengantisipasi perubahan pengetahuan khusunya program studi.

Lihat konyolnya nomenklatur program studi di Dikti yang sudah beberapa kali disindir oleh Presiden Jokowi, dari 75 tahun yang lalu nama program studinya masih tetap sama, dan tidak mau berkembang, karena dikti salah memahami apa yang disebut dengan liniaritas.

Sedang justru linieritas yang akan memperlambat perkembangan teknologi, artinya orang tidak akan kreative. Siapa yang salah ya jelas mentrinya (kalo tidak mau disebut dirjennya) memang lemah di dalam pengetahuan masa depan dan tidak memiliki keberanian untuk berubah.

Gartner (2018) mengatakan bahwa pada tahun 2021 ada 60% universitas di dunia akan menggunakan teknologi virtul reality (VR) hal ini untuk menghasilkan lingkungan pembelajaran yang yang imersif.

Peringatan pakar dan lembaga think tank gloal tersebut akan menjadi “wake-up call bagi stakeholders pendidikan di Indonesia. Apa artinya, jika pendidikan kita dikelola oleh paradigma dan orang-orang lama atau BAU (business as usual) akirnya menjadi absolut, tak relevan akhirnya ditinggalkan pelajar dan tutup (almarhum).

Siapa yang akan menhancurkan tembok kampus dan dosen/guru kita? Adalah model-model pembelajaran terkini misalnya OER (open education resources), situs tutorial online, MMO (massively multi-player online, atau MOOC Massive Open Online Course (MOOC) adalah sistem pembelajaran berupa kursus online secara besar-besaran dan terbuka dengan tujuan untuk memungkinkan partisipasi tak terbatas dan dapat diakses melalui web.

Selain menyediakan materi kursus tradisional seperti video, pembacaan dan pembahasan masalah, MOOCs juga menyediakan forum pengguna interaktif yang membantu dalam membangun komunitas untuk mahasiswa, dosen, dan asisten pengajar (TA). MOOCs merupakan perkembangan terbaru dalam hal pendidikan jarak jauh (e-Learning).

Usulan Rapat APTISI
Rapat APTISI Pusat pada rabu, tanggal 29 Oktober 2019 di Jakarta, menghasilkan beberapa usulan untuk menyelesaikan masalah pendidikan dasar, menengah dan tinggi.

Oleh karenanya, APTISI penting untuk memberikan masukan pada Presiden dan Kemendikbud baru, agar periode kedua Presiden Jokowi dapat mengasilkan Road Map Pendidikan di Indonesia yang berdasarkan teknolgi digital, melalui audiensi pengurus kepada kemendikbud dan presiden yang diteruskan dialog pada Rapat Pimpinan Pusat Pleno APTISI (Rapat Kerja nasional) di Surabaya nanti di akhir bulan November 2019.

Hasil rapat APTISI Pusat juga mengusulkan perubahan UU 12 tahun 2012 dimana isinya sudah banyak tidak relevan lagi. Misalnya akreditasi hanya untuk institusi saja, Persiapan Pendidikan Jarak Jauh dan digitalisasi kampus, Penghapusan Pajak pada perguruan tinggi, peningkatan mutu dosen dalam membuat konten pembelajaran digital, dan lain-lain.

Meminta kepada Presiden menepati janji di tahun 2017 bahwa akan mengurangi jumlah mahasiswa di PTN (perguruan tinggi negeri), tujuananya agar PTN fokus menangani persaingan global, sehingga bisa masuk rangking 100 dunia.

Karena ke depan, anggaran kemendikbud dan dikti akan jauh lebih kecil karena Nadiem mampu mengefisienkan rapat-rapat berbiaya tinggi yang dilakukan oleh semua kementerian dengan teleconference.

Tetapi jangan harap Nadiem harus menghasilkan sebuah proses pendidikan yang baik, kecuali dia memilih orang-orang sekitarnya adalah orang-orang yang memiliki pengalaman baik dan bereputasi, sementara cacatan yang APTISI miliki ada dirjen dan direktur yang baik tetapi banyak yang kurang baik kualitas dan pelayanannya.

Catatan terakhir dari rapat APTISI ada dirjen dan direktur yang dianggap paling dianggap merugikan banyak PTS. Dan APTISI sudah usulkan pada kemendibud untuk tidak memakai kembali dirjen dan direktur kepala L2Dikti yang bermasalah kepada Presiden Joko Widodo juga kepada Kemendikbud.

Penutup
Bangunal para akademisi dari tidur panjang kita, untuk sama-sama memperbaiki bangsa ini, buang jauh-jauh aturan yang sulit yang membuat pendidikan kita tidak kreatif, dan maju.

Karena birokrat mendapat keuntungan dari birokrasi yang panjang, maka kerja Nadiem
adalah memutus birokrasi kita yang terlanjur gemuk, panjang dan lambat, dengan digital dan
online system.

Jika berbagai usulan APTISI tidak di dengar maka kami akan mengusulkan pada Presiden Jokowi penggantian kemendikbud, karena harapan kami kemendibud baru membawa angin segar dengan teknologi digital dan mempermudah birokrasi pendidikan kita, ternyata tidak berhasil.

Dengan tulisan ini semoga mas Nadiem bisa membaca dan orang dekat Presiden bisa menelaah dan mulailah berbenah. Sekali lagi, jangan terlalu mendengar orang-orang “TERTENTU”, karena kita butuh mendengar permasalahan di akar rumput.

Anggaran pendidikan kita sudah terlanjur 90% untuk PTN (jumlah 200an) dan hanya 10% untuk PTS (jumlah 4700an).

Sedang untuk pendidikan dasar menengah 75% anggaran pendidikan hanya untuk pendidikan dasar dan menengah negeri. Maka saya sering katakan menteri, kita itu menteri PTN, karena anggaran lebih banyak untuk PTN dan perhatinnya pun hanya pada PTN atau sekolah negeri.

Padahal APK (angka partisipasi kasar) kita dibantu swasta lebih dari 75%. Mohon maaf jika tulisan ini banyak menyinggung perasaan.(*)

Editor: AS Kambie
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved