Kahfi Minta Pemerintah Tinjau Ulang Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Kahfi Minta Pemerintah Tinjau Ulang Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan. Anggota Komisi IX DPR RI Ashabul Kahfi meminta meninjau ulang kenaikan iuran BPJS

Kahfi Minta Pemerintah Tinjau Ulang Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
Ist
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Ashabul Kahfi 

Kahfi Minta Pemerintah Tinjau Ulang Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Anggota Komisi IX DPR RI Ashabul Kahfi meminta Pemerintah meninjau ulang kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

Aturan ini diteken Presiden Joko Widodo dan diundangkan 24 Oktober 2019 lalu dan berlaku sejak tanggal yang sama.

Baca: Update Pendaftaran CPNS Via sscasn.bkn.go.id, Cara Daftar Online, Dokumen Selain Foto Swafoto/Selfie

Baca: Pendaftaran CPNS 2019 di sscasn.bkn.go.id, Cek Formasi, Syarat, Dokumen Wajib, Cara Daftar di SSCASN

Baca: Penyebab Alfin Lestaluhu Pemain Timnas U-16 Meninggal Dunia, Korban Gempa Ambon, Idap Radang Otak

Dalam aturan itu, kenaikan paling signifikan terjadi pada jenis kepesertaan mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).

Iuran peserta mandiri kelas 1 dan 2 naik dua kali lipat dari semula Rp 80 ribu dan Rp 55 ribu menjadi Rp 160 ribu dan Rp 110 ribu.

Sementara iuran peserta kelas 3, naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42 ribu. Sedangkan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan dinaikkan subsidinya dari Rp 23 ribu menjadi Rp 42 ribu.

Kahfi menyatakan, kebijakan itu akan semakin menyusahkan bagi rakyat kecil, dan membebani APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

"Kenaikan BPJS Mandiri akan membuat masyarakat kecil harus mengurangi pengeluaran beli makanan bergizi, yang seharusnya berperan dalam pencegahan penyakit. Kenaikan PBI, juga akan membebani Pemerintah Daerah, karena tak semua PBI ditanggung APBN," tegas Kahfi via pesan Whatsapp, Jumat (1/11/2019).

Kahfi berpendapat, seharusnya Kabinet Indonesia Maju diberikan waktu untuk bekerja terlebih dahulu. Dalam amatan Kahfi, Menteri Kesehatan dr Agus Putranto sedang mencari jalan keluar.

Halaman
123
Penulis: Abdul Azis
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved